Yogyakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai pelopor forum koordinasi persandian dan keamanan siber di daerah.
"Mungkin yang tertua dan menjadi cikal bakal forum koordinasi persandian daerah itu Yogyakarta, bahkan di tingkat nasional," ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi saat pembukaan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) se-DIY di Yogyakarta, Selasa.
Nugroho mengatakan keistimewaan Yogyakarta tidak hanya terletak pada status daerahnya, tetapi juga pada peran historisnya dalam membangun sistem persandian nasional.
Ia menyebut semangat koordinasi yang telah lama tumbuh di DIY menjadi fondasi penting bagi penguatan keamanan informasi di era digital saat ini.
"Tidak salah kalau kita kenal slogan Yogya Istimewa, karena dalam konteks persandian Yogya memang istimewa. Dalam sejarah persandian di Indonesia, Yogya memiliki peran yang sangat penting tentang bagaimana persandian itu tumbuh dan berkembang," kata dia.
Menurut Nugroho, peran daerah seperti DIY sangat strategis dalam memperkuat ekosistem keamanan siber nasional.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Forkomsanda menjadi langkah nyata menjaga ruang digital yang aman, terpercaya, dan beretika bagi masyarakat.
"Kita semua perlu ruang siber yang aman dan nyaman. Forum seperti ini sangat relevan dengan perkembangan zaman, karena keamanan siber tidak bisa dijaga secara sendiri-sendiri," tutur dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan bahwa kehidupan masyarakat kini berlangsung dalam dua ruang yang saling terhubung, yaitu ruang fisik dan ruang digital.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga keduanya agar tetap aman, beretika, dan saling memperkuat.
"Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengelola pemerintahan. Ruang siber kini menjadi bagian dari ruang publik yang sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujar Ni Made.
Menurut dia, penguatan kelembagaan Forkomsanda bukan sekadar urusan teknis keamanan data, tetapi juga bagian dari membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik.
Forum itu, lanjutnya, menjadi wadah untuk menyamakan arah, membangun sinergi, serta mempertegas komitmen bersama bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif.
"Menjaga ruang siber dapat diterjemahkan sebagai menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan, terhadap layanan digital, dan terhadap sesama warga bangsa. Ketika kepercayaan itu terjaga, maka ruang siber tidak hanya aman, tetapi juga menjadi wahana untuk memperkuat peradaban," tutur Ni Made.
