TRIBUNJATENG.COM, BLORA — Taman Kanak-kanak (TK) Islam Muslimah di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, yang berada di bawah naungan Yayasan Jati Kusumo, mendapat kucuran dana hibah senilai Rp 600 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora Tahun 2025.
Namun, Sekretaris Yayasan Jati Kusomo, Mochamad Muchklisin, mengaku tak tahu-menahu soal hibah tersebut.
Berdasarkan proposal pengajuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Ketua Yayasan Jati Kusumo dijabat oleh Abdul Hakim, yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora.
Sedangkan sekretaris yayasan, Mochamad Muchklisin alias Cak Sin, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora dari PKB.
Cak Sin mengakui terlibat dalam pendirian Yayasan Jati Kusumo. Namun, sudah lama ia tak dilibatkan lagi dalam berbagai bentuk kegiatan yayasan. Termasuk dalam pengajuan proposal hingga pencairan dana hibah tersebut.
“Sejak sekitar tahun 2019, saya sudah tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan yayasan. Tidak pernah ada undangan rapat, undangan kegiatan, atau koordinasi apa pun,” ujar Cak Sin, Kamis (16/10).
Oleh karenanya, ia kembali menegaskan, tidak tahu-menahu soal pengajuan proposal maupun pencairan dana hibah senilai Rp 600 juta tersebut.
“Saya tidak tahu apakah ada tanda tangan saya atau tidak. Seingat saya sih tidak pernah menandatangani apa pun. Kalau memang tidak tahu, ya mau jawab apa lagi,” katanya.
Terbesar untuk TK di Blora
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Blora, TK Islam Muslimah Jiken menjadi penerima hibah terbesar di antara 15 lembaga TK sederajat yang memperoleh bantuan pada tahun anggaran 2025.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Blora, Sandy Tresna Hadi, menjelaskan dana hibah tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung ruang kelas baru.
“Berdasarkan proposal, dana itu akan dipakai membangun empat ruang kelas baru dua lantai, masing-masing berukuran 5 x 6 meter, lengkap dengan selasar, tangga, dan dua kamar mandi,” jelas Sandy saat ditemui di kantornya, Selasa (14/10).
Menurut Sandy, proses pengajuan hibah dilakukan setahun sebelum tahun anggaran berjalan. Artinya, hibah tahun 2025 merupakan hasil pengusulan pada tahun 2024 yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Pengajuan dilakukan melalui proposal dari masyarakat, yayasan, atau lembaga, selanjutnya kami lakukan kajian,” terangnya.
“Kami hanya memberikan rekomendasi teknis. Untuk persetujuannya, tetap menunggu hasil pembahasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) dan DPRD,” sambung Sandy.
Ia menambahkan, hingga pertengahan Oktober 2025, proses pencairan dana hibah masih berlangsung. Pelaksanaan pembangunan ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2025.
“Anggarannya belum cair, masih proses. Kalau bisa, pencairan dilakukan serentak untuk semua penerima hibah,” ujarnya.
Dinas Pendidikan, kata Sandy, akan terus memantau dan memonitor pelaksanaan pembangunan secara berkala agar sesuai standar teknis. “Kami akan melakukan monitoring ke lapangan secara rutin,” pungkasnya. (iqs)
