Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

"Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," kata pria yang akrab disapa AHY itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

AHY mengatakan pemerintah saat ini masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung itu.

Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lain.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut.

"Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya," kata dia.

AHY menyebut seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya," ujarnya.

Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.