TRIBUNBATAM.id - Realisasi kucuran dana transfer pusat ke Pemprov Jawa Barat ternyata masih rendah.

Data DJPK Kemenkeu 23 Oktober 2025 menyatakan, realisasi dana transfer ke Pemprov Jabar baru Rp 5.449,56 Miliar dari pagu Rp 11.667,98 Miliar.

Sehingga realisasi baru 46,71 persen dari pagu anggaran 2025.

Dibandingkan total realisasi pendapatan daerah Jawa Barat pada Oktober 2025, dana transfer ke daerah menyumbang 38 persen pendapatan daerah.

Sumbangan terbesar pada pendapatan asli daerah yakni Rp 9.028,87 Miliar dari total pendapata daerah Rp 14.478 miliar.

Rendahnya realisasi dana transfer pusat ke daerah mewarnai polemik antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyinggung pengelolaan dana kas daerah.

Dedi menilai, pernyataan Purbaya yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan di kalangan publik.

"Dikatakan beliau bahwa menyimpan dana dalam deposito bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, karena daerah tidak boleh mengambil bunga hanya untuk mendapatkan bunga. Menyimpan uang kas daerah hanya untuk mendapatkan bunga," ungkap Dedi saat ditemui di Kantor BPK Jabar, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, pada Jumat (24/10/2025).

Dedi melanjutkan, pernyataan Purbaya yang menilai penyimpanan dana daerah di giro merugikan karena bunganya kecil, juga menunjukkan ketidakkonsistenan.

"Makanya saya katakan bahwa kas Rp2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito tapi di giro. Nah hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro karena bunganya kecil, harusnya di deposito," kata Dedi menirukan ucapan Menteri Keuangan. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, perbedaan pandangan tersebut dapat memberikan kesan seolah-olah pemerintah daerah tidak tertib dalam mengelola keuangan.

"Padahal, seluruh kas daerah Jawa Barat tercatat dan diaudit secara terbuka," ujarnya.

Dedi menegaskan, dana Rp 2,6 triliun yang tersimpan di bank bukanlah dana yang mengendap, melainkan bagian dari siklus belanja daerah yang akan digunakan hingga akhir tahun. 

"Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena mereka memiliki kewenangan melakukan audit," pungkas Dedi.

Sebelumnya Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan BPK nanti akan melakukan pemeriksaan. 

Menurut Purbaya, menyimpan APBD di bank dalam bentuk giro, justru membuat rugi sebab bunga lebih rendah.

Ia bahkan menyebut penyimpanan APBD di bank dalam bentuk giro bisa berpotensi diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito, tapi di giro. Malah lebih rugi lagi, bunganya lebih rendah kan."

"Kenapa di (simpan dalam bentuk) giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK itu," urainya.

Realisasi APBD 2025 Jawa Barat