Grid.ID- Dedi Mulyadi beri bantuan pelunasan utang daerah senilai Rp50 miliar. Hal ini sebagai hadiah istimewa diHUT Pangandaran.
Dalam momentum puncak peringatan Hari Jadi (Milangkala) ke-13 Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan pelunasan utang sebesar Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat paripurna istimewa Milangkala ke-13 yang digelar di Gedung DPRD Pangandaran pada Sabtu (25/10/2025) sore.
“Nanti dikomunikasikan dengan Kepala Bappeda. Artinya, ada bantuan dari Provinsi untuk Pangandaran senilai Rp50 miliar,” ujar Dedi, dilansir dari Kompas.com.
Dedi menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, melainkan ditujukan guna membantu pemerintah daerah melunasi utang kepada perbankan. Di acara HUT ini, dia juga menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan kesederhanaan dalam membangun daerah.
“Hidup harus dijalani bersama-sama. Membangun itu tidak boleh sendiri-sendiri. Saya juga harus prihatin. Coba lihat, Gubernur tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas, tanpa perjalanan dinas,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang berupaya melakukan efisiensi dan penyehatan keuangan. Langkah yang dilakukan antara lain pengendalian arus kas, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta restrukturisasi utang perbankan senilai Rp130 miliar menjadi tenor 4,2 tahun.
Selain itu, Pemkab Pangandaran juga tengah menyelesaikan tunggakan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp92 miliar yang telah terakumulasi selama 12 tahun terakhir. Ia juga memohon dukungan dari Gubernur Jawa Barat agar pihak perbankan memberikan kelonggaran restrukturisasi hingga akhir tahun.
“Kami berkomitmen menekan defisit anggaran tahun berjalan tanpa menambah utang baru,” ucap Citra.
“Kami mohon bantuan dengan sangat,” ujarnya.
Melansir dari Tribunjabar.id, sebelumnya sejumlah warga di Kabupaten Pangandaran sempat dibuat terkejut oleh kabar mengejutkan yang datang dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, utang Pemerintah Daerah (Pemda) yang semula mencapai Rp411,6 miliar tiba-tiba berkurang secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat. Hal ini berkaitan tentang bagaimana pelunasan utang daerah tersebut bisa dilakukan dengan cepat dan juga apa strategi dan langkah khusus di balik keberhasilan itu.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, Pemda Pangandaran memiliki lima sumber pendapatan yang menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi keuangan daerah.
“Dengan total dana sebesar Rp240 miliar yang didapatkan dari kelima sumber itu, artinya Pemda Pangandaran mulai membaik,” ujar Iwan.
Lima sumber pendapatan tersebut antara lain sisa Dana Alokasi Umum (DAU) selama lima bulan, yakni Januari hingga Mei 2025, sebesar Rp25 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Nonpajak Pusat senilai Rp20 miliar, serta DBH Pajak Provinsi sebesar Rp15 miliar. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode yang sama mencapai Rp40 miliar, dan pinjaman jangka pendek ke Bank BJB senilai Rp140 miliar.
Dengan tambahan dana tersebut, Pemda Pangandaran memperoleh suntikan anggaran yang mampu menutup sebagian besar kewajiban keuangannya. Akibatnya, jumlah utang yang tersisa kini hanya sekitar Rp277,7 miliar, termasuk pinjaman besar yang diambil pada awal tahun 2025.
“Jadi, kalau dihitung-hitung, sisa utang kita bukanlah Rp411,6 miliar lagi, melainkan hanya Rp277,7 miliar,” ucap Iwan.
Hal ini kemudian menimbulkan kekaguman dari masyarakat. Adapun, keberhasilan ini disebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Citra Pitriyami, yang dinilai mampu mengelola keuangan dengan lebih efektif dan transparan.
