Ringkasan Berita:
- WALHI Jawa Tengah menyebut banjir menahun di Kaligawe, Semarang, disebabkan perubahan tata ruang yang berlebihan di kawasan utara serta kerusakan parah di daerah hulu.
- WALHI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin proyek ekstraktif di hulu dan memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) sebagai resapan air.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus pada penanganan darurat dengan memasang pompa.
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah menyebut banjir menahun yang terjadi di Kaligawe Semarang disebabkan banyak faktor.
Penyebab itu di antaranya terjadinya perubahan lanskap tata ruang berlebihan di kawasan tersebut.
Di tengah kondisi itu, kawasan pesisir utara Semarang merupakan daerah aluvial dengan kontur tanah lunak yang mempercepat penurunan muka tanah.
"Berdasarkan citra satelit telah terjadi perubahan secara signifikan sejak tahun 1970an telah terjadi perubahan tata ruang secara masif di Semarang bagian utara," jelas Staf Advokasi dan Pengorganisiran Rakyat WALHI Jawa Tengah, Dera kepada Tribun dalam konferensi pers melalui zoom, Kamis (30/10/2025).
Selain perubahan landskap di daerah hilir, hal yang sama terjadi di daerah hulu.
Dera menuturkan, kerusakan daerah hulu memperparah banjir di Semarang karena limpasan air kiriman dari daerah hulu melalui Banjir Kanal Timur (BKT) dan Kali Babon.
"Kondisi irigasi, gorong-gorong, drainase sekarang sudah tidak berfungsi dengan baik karena ditutup dengan bangunan," ucapnya.
Menurut Dera, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir Kaligawe adalah dengan memperbaiki drainase, irigasi dan gorong-gorong.
Perbaikan itu diharapkan bisa memperlancar arus air dari hulu ke hilir.
Sembari melakukan langkah jangka pendek itu, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan perencanaan tata ruang daerah yang berkaitan dengan corak ekonomi yang ekstraktif di kawasan hulu.
Kedua, fokus penanggulangan bencana adalah dari akar dengan membatasi dan menutup berbagai macam proyek dan izin usaha yang merusak kawasan hulu.
Ketiga, menjalankan dan memulihkan fungsi kawasan hulu dan daerah aliran sungai sebagai daerah resapan dan lindung.
Keempat membentuk kebijakan tentang kebencanaan yang berfokus kepada region, dengan melihat kesalingan hubungan satu daerah dengan daerah lain.
"Terakhir, hentikan kebijakan teknikal sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan," ungkapnya.
Dera mengungkap, banjir Kaligawe Semarang harus segera ditangani karena dampak dari banjir tidak sebanding dari keuntungan industri maupun infrastruktur yang dijalankan di kawasan tersebut.
Banjir di Kaligawe yang terdampak adalah kelompok warga terpinggirkan yang secara kerugian tidak diganti oleh pemerintah.
"Sementara industri juga tidak mengalokasikan keuntungan untuk kerusakan akibat banjir. Dan, Pemerintah harus menanggung biaya kerusakan itu yang diambil dari pajak rakyat," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini fokus melakukan penanganan banjir di Kaligawe Semarang yang sudah terendam selama sembilan hari.
Kondisi banjir tersebut menyebabkan ribuan warga terdampak dan truk angkutan barang kesulitan melintas.
Gubenur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan banjir di Kaligawe harus segera surut.
Langkah dilakukan adalah dengan memasang pompa.
"Jadi pakai pompa sebanyak-banyaknya sehingga (air) lancar kembali dan masyarakat tidak terendam," kata Luthfi saat mengunjungi kolam retensi Terboyo dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Pompa yang dipasang Pemerintah dalam mengatasi banjir Kaligawe ada sebanyak empat titik utama di Sringin, Terboyo, Tenggang dan Pasar Waru.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro menjelaskan, penanganan banjir di Semarang dilakukan dengan menambah pompa dan pelebaran saluran air.
"Kalau pompa nanti sedot air dari Kaligawe ke kolam retensi Terboyo lalu dibuang ke (kali) Babon," bebernya. (Iwn)
