Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Awan kelabu mulai menutupi langit Kota Cirebon sejak beberapa hari terakhir.
Hujan yang datang silih berganti menjadi pertanda awal musim penghujan telah tiba.
Tak ingin kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menetapkan status siaga bencana banjir dan hidrometeorologi sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026 mendatang.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon, sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di musim hujan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo mengatakan, bahwa keputusan ini menjadi dasar bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.
"Penetapan status ini merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini,” ujar Andi saat berbincang dengan media di sela-sela kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait di Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Cirebon, Kamis (30/10/2025).
Andi menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Kertajati Kabupaten Majalengka, puncak musim hujan di wilayah Cirebon diperkirakan akan terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026.
Meski begitu, langkah antisipatif dilakukan lebih awal agar semua pihak siap siaga.
“Status siaga bencana banjir sudah kami tetapkan mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026."
"Ini untuk memastikan semua elemen, mulai dari pemerintah, relawan, hingga masyarakat, siap menghadapi potensi bencana,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andi menyampaikan, bahwa Wali Kota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, pihak kelurahan, hingga relawan kebencanaan."
"Semua diarahkan agar penanggulangan bencana di musim penghujan ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” jelas dia.
Menurut Andi, BPBD telah melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan bencana berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya.
Dari hasil pemetaan itu, wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan dan Harjamukti menjadi kawasan yang perlu diwaspadai karena kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi.
Sementara untuk potensi longsor, pengawasan difokuskan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
"Pengawasan di Argasunya kami tingkatkan, karena wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana longsor,” katanya.
Selain melakukan mitigasi struktural, BPBD juga gencar melakukan pendekatan ke masyarakat.
Sosialisasi, edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan terus digelar di wilayah rawan bencana.
“Kami telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, terutama di wilayah rawan banjir."
"Kelurahan ini menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat jika terjadi bencana."
“Kami juga rutin memberikan imbauan kepada warga agar menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya status siaga bencana ini, Pemkot Cirebon berharap tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat bisa bergerak bersama.
Musim hujan boleh datang, namun kesiapsiagaan harus tetap dijaga agar bencana bisa diminimalisir.
“Bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi jika semua pihak saling berkoordinasi dan siap siaga,” ucap Andi.
