Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat ekonomi dan konektivitas lintas batas Indonesia-Timor Lester di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, melalui forum monitoring dan evaluasi (monev) dengan Kementerian Sekretariat Negara.
Staf Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) Kemensetneg Pramaartha Sese Lanti Pode mengatakan monev merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan efektivitas pelaksanaan proyek strategis nasional di kawasan perbatasan.
“Kami hadir di Motaain untuk mendengar langsung kendala di lapangan. Pembangunan kawasan perbatasan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar proyek fisik,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.
Adapun Pramaartha mengunjungi PLBN Motaain pada Kamis (30/10). Kunjungan tersebut bagian dari monev pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
Forum tersebut diyakini menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah pembangunan dan mengakselerasi ekonomi lintas batas Indonesia-Timor Leste.
Dalam kesempatan itu, Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menegaskan pentingnya forum evaluasi tersebut untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang produktif dan berdaya saing.
“PLBN Motaain bukan sekadar pintu lintas negara, tetapi gerbang ekonomi yang menghubungkan masyarakat dua bangsa. Kami berkomitmen agar pelayanan dan aktivitas ekonomi lintas batas terus meningkat dengan dukungan seluruh pihak,” ujarnya.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Belu mencatat sejumlah proyek strategis mengalami kemajuan signifikan, seperti pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran, pasar rakyat, SPBU Lakafehan, serta pengembangan wisata religi Patung Bunda Maria Motaain yang menarik lebih dari 120.000 wisatawan sepanjang tahun 2025.
Namun, beberapa proyek tercatat masih menghadapi kendala teknis, seperti pembangunan rumah potong hewan (RPH) ekspor dan embung air baku di wilayah Lamaknen dan Lookeu.
Langkah penguatan koordinasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah menjadikan PLBN tidak hanya sebagai pos pemeriksaan lintas batas, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
Menutup kegiatan, tim Setdukab Kemensetneg bersama jajaran OPD Kabupaten Belu melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah proyek strategis di Silawan dan Atapupu.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan menjadi etalase kemajuan Indonesia di beranda timur negeri.
