Ringkasan Berita:

• Gubernur Riau sekaligus petinggi PKB diamankan KPK dalam OTT malam.
• Cak Imin belum bersikap, partai tunggu hasil pemeriksaan KPK.
• Uang miliaran disita, orang kepercayaan gubernur bungkam saat tiba di KPK.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Abdul diketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Riau.

Ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2025), Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

“Ya, kita tunggu aja apa yang KPK putuskan, kita ikuti,” ujar Cak Imin singkat.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi langsung dari Abdul Wahid kepada partai, termasuk terkait bantuan hukum.

“Belum ada permintaan,” katanya.

Saat ditanya apakah PKB akan memberikan sanksi tegas atau bahkan pemecatan terhadap Abdul Wahid, Cak Imin menegaskan bahwa keputusan partai akan mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita lihat, kita tunggu perkembangan,” ucapnya.

Gubernur PKB Terjaring OTT

OTT terhadap Abdul Wahid dilakukan oleh KPK di wilayah Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025 pukul 13.00 WIB.

Operasi ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

“Benar, sementara masih berproses.” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT, Senin (3/11/2025).

Dalam penindakan tersebut, KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Abdul Wahid dan beberapa pejabat dinas.

Barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan poundsterling turut disita.

Nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 miliar, meski belum dirinci secara resmi.

Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Tata Maulana, orang kepercayaan Abdul Wahid yang juga disebut sebagai kader PKB. Tata tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa malam sekitar pukul 18.56 WIB. 

Ia mengenakan kaus oranye dibalut rompi cokelat, celana panjang hitam, dan menggendong tas ransel.

Bungkam saat diberondong pertanyaan oleh awak media, Tata langsung diarahkan masuk ke lobi gedung oleh petugas KPK.

Seluruh pihak yang diamankan telah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa status hukum para terperiksa akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan.

Tiga Gubernur Riau Tersandung Korupsi, Abdul Wahid Menyusul?

Penangkapan Abdul Wahid menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya, tiga Gubernur Riau telah lebih dulu dijerat hukum oleh KPK dalam kasus berbeda:

1. Rusli Zainal (2003–2013) dari Partai Golkar, divonis 14 tahun penjara karena suap proyek PON XVIII dan izin kehutanan.
2. Annas Maamun (2014) dari Partai Golkar, divonis 6 tahun penjara karena menerima suap alih fungsi lahan.
3. Arsyadjuliandi Rachman (2014–2018) juga dari Partai Golkar, tidak tersangkut kasus hukum.
4. Abdul Wahid (2021–sekarang) dari PKB, kini diperiksa intensif oleh KPK setelah terjaring OTT.

Dengan demikian, tiga dari empat gubernur Riau terakhir berasal dari Partai Golkar, dan kini satu dari PKB.

Nasib hukum Abdul Wahid akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam usai dirinya terjaring OTT, menunggu hasil pemeriksaan dan konferensi pers resmi dari penyidik KPK.