Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya peningkatan partisipasi perempuan hingga 25 persen pada Minister’s Meeting G20 Empowerment of Women Working Group (EWWG) 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan.
"Untuk menutup kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tersisa dan mempertahankan kemajuan setelah tahun 2025, kita harus beralih dari partisipasi ke pemberdayaan. Kita perlu memastikan perempuan tidak hanya bekerja, tetapi juga memiliki akses pada pekerjaan layak, upah setara, serta peluang kepemimpinan yang sama," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan selama lebih dari satu dekade terakhir, Brisbane Goal telah ditetapkan untuk menjadi target acuan bagi negara-negara di G20 untuk mengurangi kesenjangan gender melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja.
Berkat upaya bersama yang telah dilaksanakan, kesenjangan tersebut telah menurun dari 22,2 persen pada 2012 menjadi 18 persen pada 2024, besaran penurunannya 4,2 poin persentase atau setara dengan pengurangan hampir 19 persen dari nilai awal.
"Namun capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 25 persen,” ujarnya.
Ia mengatakan beberapa negara anggota G20 telah membuat kemajuan luar biasa untuk menangani hambatan struktural dalam upaya peningkatan partisipasi kerja perempuan.
Namun, kemajuan tersebut belum merata di semua negara. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, angka TPAK perempuan masih berada pada kisaran 50 persen, sedangkan TPAK laki-laki melampaui 80 persen.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah menargetkan TPAK perempuan mencapai 70 persen. Untuk mencapainya, Indonesia perlu mendorong sekitar 750 ribu perempuan masuk dunia kerja setiap tahun dengan salah satu strategi utama melalui penguatan kebijakan ekonomi perawatan (care economy).
"Investasi dalam ekonomi perawatan, keterampilan digital, dan pekerjaan ramah lingkungan menjadi kunci membuka potensi penuh perempuan di masa depan," ucap Amurwani.
Ia menjelaskan selama ini pekerjaan keperawatan yang banyak dilakukan perempuan tidak pernah terhubung dengan ekonomi. Maka, kebijakan care economy bisa memberikan peluang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi.
Hal itu juga akan memberikan dampak berlipat, baik pada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, serta bagi perekonomian negara untuk dapat tumbuh lebih berkelanjutan.
Ia menyampaikan pentingnya peningkatan literasi dan akses keuangan bagi perempuan. Di Indonesia, perempuan membutuhkan lebih dari sekadar inklusi keuangan. Mereka membutuhkan kesehatan dan kesejahteraan keuangan untuk mengelola kewajiban keuangan dengan baik.
Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman perempuan dalam pengelolaan keuangan dan akses pendanaan bagi usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia melaksanakan piloting program Women Entrepreneur Finance Code (WE Finance Code).
Program ini telah dilaksanakan dua kali periode dengan menggandeng berbagai pihak mulai dari lembaga jasa keuangan dan jaringan pengusaha perempuan.
Pertemuan G20 EWWG di Afrika Selatan menghasilkan Chair’s Statement, yaitu dokumen yang merangkum pokok-pokok pembahasan, posisi berbagai negara, paragraf yang telah disepakati maupun yang belum disepakati.
Hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam pembahasan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada 22-23 November 2025
