BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejak merilisnya pada 10 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 43 juta warga hingga 20 Oktober.
“Empatpuluh tiga juta orang sudah menggunakan program Cek Kesehatan Gratis. Ini saya kira program pertama kali, juga di sejarah republik kita, setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Berkaitan Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap 12 November, BPost pun mengulik program ini di Kalimantan Selatan.
Kepala Puskesmas Terminal Jalan Pramuka Banjarmasin, dr Renate, mengatakan pihaknya melayani setiap hari warga yang ingin CKG.
“Biasanya dalam sehari ada satu warga yang cek kesehatan gratis,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Dia pun menyampaikan Puskesmas Terminal melakukan sosialisasi kesehatan serta penyakit ke sekolah seperti SDN Sungailulut 2, SDN Sungailulut 6, SDN Sungailulut 8 dan SDN Pemurus Luar 1.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Emma Ariesnawati, Selasa, mengatakan Program CKG memantik kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan. Hingga 9 November 2025, sudah 44.553 warga yang menjalaninya.
Penyakit yang banyak ditemukan adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Demikian pula karies gigi.
“Sesuai prioritas nasional, fokus penyakit yang akan ditangani adalah hipertensi dan diabetes melitus,” terang Emma.
CKG juga dilaksana Dinkes Hulu Sungai Utara (HSU). Di Puskesmas Sungaimalang Kecamatan Amuntai Tengah, seluruh pasien yang datang melakukan pengobatan juga menjalani CKG. Anggota keluarga atau warga yang mengantar pasien pun ditawari CKG.
Kepala Puskesmas Sungaimalang, Devy Braja Muttaqin, menjelaskan hal itu pihaknya lakukan untuk memenuhi target 35 persen dari jumlah penduduk.
Untuk diketahui Puskesmas Sungaimalang meliputi 19 desa dan dua kelurahan. Dengan jumlah penduduk sekitar 35.000, Devy menyatakan pihak kesulitan mencapai target jika meminta warga datang hanya untuk CKG. Puskesmas
Sungaimalang juga jemput bola bekerja sama dengan pemerintah desa. Selain itu bekerja sama dengan sekolah untuk melakukan CKG kepada siswa.
Sejauh ini dilakukan terhadap dua sekolah dengan banyak siswa yaitu MAN 2 Amuntai dan SMAN 1 Amuntai.
“Satu sekolah bisa sampai delapan hari CKG. Kami harus menyiasati untuk mengatur tenaga karena pelayanan di Puskesmas juga tetap harus berjalan,” ujarnya.
Sayangnya CKG yang dilakukan baru pemeriksaan tekanan darah, cek fisik serta kejiwaan.
Untuk pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol atau asam urat belum bisa dilakukan di desa atau sekolah karena peralatan terbatas.
“Kalau CKG di Puskesmas bisa lebih lengkap termasuk EKG atau Elektrokardiogram,” ujarnya.
Keterbatasan peralatan kesehatan di kabupaten/kota mendapat sorotan Gubernur Kalsel Muhidin saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalsel di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Selasa.
Ia meminta bupati dan wali kota segera melengkapi fasilitas serta memastikan alat medis tersedia dan layak digunakan.
Hal ini menyusul adanya laporan bahwa peralatan operasi di salah satu rumah sakit daerah tidak memenuhi standar.
“Peralatan sesuai standar ini penting. Karena percuma kalau tenaga medis bagus, tapi peralatannya minim,” ujar Muhidin.
Ia juga mewanti-wanti rumah sakit daerah yang nakal.
“Bisa saja peralatan itu tiap tahun dianggarkan, tapi tidak ada atau hanya meminjam. Jangan sampai ini terjadi,” tegasnya.
Muhidin memerintahkan Dinas Kesehatan dan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) meninjau langsung rumah sakit daerah, termasuk RSUD Ulin terkait dugaan terbatasnya tindakan operasi karena minimnya tenaga medis.
“Kalau tenaga medis disekolahkan pemerintah, kegiatan operasi harus sesuai SOP. Jangan hanya satu atau dua orang yang dioperasi, lainnya dirujuk. Ini tidak benar,” tegasnya.
Muhidin mengingatkan kepala daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau hingga pelosok.
Menurutnya, perencanaan tahun 2026 sudah diarahkan untuk memperkuat alokasi kesehatan agar pelayanan dasar dapat berjalan tanpa hambatan.
Selain itu, Gubernur meminta setiap rumah sakit daerah memiliki kemampuan operasi dasar sebelum merujuk pasien ke RSUD Ulin.
“Minimal bisa melakukan operasi pertolongan pertama,” katanya.
Muhidin juga mengeluarkan peringatan keras kepada dokter yang dinilai tidak memberikan pelayanan maksimal.
“Kalau tidak melayani maksimal dan ada laporan dari masyarakat, izin prakteknya akan dicabut. Saya tidak main-main,” ujarnya.
Ia bahkan menyinggung keluhan soal ruangan pascaoperasi yang tidak stabil hingga memicu infeksi.
Menurutnya, hal semacam itu tidak boleh terjadi lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Muhidin meminta seluruh kabupaten kota tetap waspada terhadap stunting, meski angkanya menurun.
“Setiap tahun selalu ada ibu hamil dan melahirkan. Jangan sampai lengah. Saya minta Dinkes menganggarkan penanganan stunting ini,” pesannya. (naa/nia/msr)
