Kami berharap pemerintah daerah di Papua Barat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kelurahan, agar turut aktif menyebarluaskan informasi Program CKG kepada masyarakat

Manokwari (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meminta pemerintah daerah di Papua Barat menggencarkan sosialisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) karena capaian layanan tersebut masih rendah dibandingkan provinsi lain.

Perwakilan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI Pramutia Haryati Harirama di Manokwari, Jumat, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Program CKG.

“Kami berharap pemerintah daerah di Papua Barat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kelurahan, agar turut aktif menyebarluaskan informasi Program CKG kepada masyarakat,” kata Pramutia saat sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama anggota DPR RI Obet Rumbruren.

Ia mengatakan dari kunjungannya ke Manokwari masih ditemukan banyak warga yang belum mengetahui Program CKG.

Sosialisasi dan promosi Program CKG tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) baik provinsi maupun kabupaten saja, kata dia, namun membutuhkan dukungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Diskominfo agar informasi dapat menjangkau lebih banyak warga.

Pramutia menegaskan Program CKG bukan sekadar program kesehatan, melainkan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo yang menuntut pelibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

“Papua Barat secara nasional masih rendah capaian CKG. Karena itu kita perlu bersama-sama meningkatkan sosialisasi melalui pemerintah daerah, petugas kesehatan, pemuka adat, dan pemuka agama,” katanya.

Melalui transformasi layanan primer, kata dia, Kemenkes ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa puskesmas bukan hanya tempat berobat saat sakit, tetapi tempat melakukan pencegahan penyakit.

Selain sosialisasi, Kemenkes juga memberikan dukungan berupa penyediaan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Namun ia menekankan pentingnya usulan kebutuhan dari pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan logistik sesuai kondisi lapangan.

Ia juga mengapresiasi DPR RI yang terus bersinergi dengan Kemenkes untuk melakukan sosialisasi Program CKG.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengatakan Program CKG merupakan langkah pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat di Papua Barat. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mendapatkan Program CKG, sehingga pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan sosialisasi.

“Selain untuk mendeteksi penyakit, program ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat,” ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Dinkes Papua Barat hingga Oktober 2025, sebanyak 16.719 warga telah memanfaatkan layanan CKG dari total 19.933 pendaftar pada tujuh kabupaten di wilayah tersebut.

Jumlah warga yang memanfaatkan CKG hanya 5,25 persen dari target sasaran CKG yang menyasar penduduk berusia 10 tahun ke atas hingga lansia, sebanyak 317.988 orang.