... apakah NU memang membutuhkan pemimpin yang bekerja dari dalam struktur negara, atau NU justru membutuhkan seseorang yang lahir dari kultur organisasi itu sendiri dan mampu bergerak lebih luwes di medan politik praktis?

Jakarta (ANTARA) - Menjelang Muktamar ke-35 yang rencananya akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, bertepatan dengan satu abad berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2026, warga Nahdliyin menaruh harapan besar akan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa Nahdlatul Ulama memasuki fase sejarah berikutnya.

Setelah melewati sejumlah dinamika dan masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, muncul kebutuhan untuk tidak hanya memilih figur, tetapi menentukan arah masa depan organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini.

Proses ini bukan sekadar ajang kontestasi internal, melainkan momentum penting untuk merumuskan kembali karakter kepemimpinan NU di medan sosial, politik, dan kultural yang semakin kompleks.

Nama-nama seperti Prof. Dr. Kiai Nasaruddin Umar, Doktor HC Kiai Zulfa Mustofa, dan Gus Nusron Wahid mencuat karena masing-masing merepresentasikan spektrum kepemimpinan yang berbeda sekaligus saling melengkapi.

Di sinilah warga Nahdliyin dihadapkan pada pilihan strategis tentang jenis kepemimpinan seperti apa yang paling dibutuhkan NU hari ini dan ke depan.

Nasaruddin Umar hadir sebagai figur intelektual ulama yang telah lama berjalin dengan struktur pemerintahan. Ia sedang menjabat sebagai Menteri Agama sejak 2024 dan sebelumnya pernah menjadi Wakil Menteri Agama pada 2011–2014.

Sosoknya menonjol karena jejaring sosial-politik yang kuat, baik melalui struktur resmi kementerian maupun hubungan panjang dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks konsolidasi kelembagaan, kekuatan itu menjadi modal yang tidak bisa diabaikan. Setidaknya ada sekitar 160 struktur PWNU dan PCNU se-Indonesia yang saat ini dipimpin oleh pejabat Kementerian Agama, yang berarti terdapat kanal komunikasi pembinaan dan koordinasi yang terus terbuka.

Jejaring Kanwil dan Kakandepag di masa mendatang juga dapat menjadi medium sinergi antara pemerintah dan struktur NU. Ditambah lagi, informasi tentang dukungan Presiden Prabowo yang beredar di kalangan elit membuat posisi Nasaruddin semakin strategis.

Namun, ia bukan politisi murni. Ia lebih tepat disebut intelektual yang dibesarkan oleh dukungan politisi.

Di sinilah pertanyaan penting muncul, apakah NU memang membutuhkan pemimpin yang bekerja dari dalam struktur negara, atau NU justru membutuhkan seseorang yang lahir dari kultur organisasi itu sendiri dan mampu bergerak lebih luwes di medan politik praktis?

Politis vs Kultural

Jika kepemimpinan politis menjadi pertimbangan utama, maka Gus Nusron Wahid tampil sebagai kandidat paling menonjol. Berbeda dari Nasaruddin yang berbasis pada jejaring struktural pemerintahan, Nusron memiliki basis kultural yang mengakar kuat di kalangan GP Ansor dan jaringan NU di berbagai wilayah.

Pengalamannya mengelola GP Ansor menjadi bukti kemampuannya menata organisasi sekaligus mengonsolidasikan kader muda dalam jumlah besar.

Ia juga menonjol dalam arena politik nasional sebagai salah satu kader Golkar yang cukup diperhitungkan, sehingga memiliki pengalaman panjang dalam negosiasi politik.

Dalam sejarah NU, kemampuan melakukan konsolidasi kultural jelang Muktamar adalah salah satu faktor penentu. Kekuatan Nusron dalam menggerakkan dinamika semacam itu telah berulang kali dibuktikan.

Menariknya, sama seperti Nasaruddin, Nusron juga memiliki akses struktural, terutama melalui jejaring Kanwil BPN yang kini mulai terlihat aktif dalam berbagai kegiatan PWNU dan PCNU. Ini memperkuat kesan bahwa Nusron menggabungkan kekuatan politik, jejaring kultural, dan sebagian jejaring struktural sekaligus.

Sebagian kalangan memaknai ini sebagai perpaduan modern antara aktivisme NU tradisional dengan kemampuan navigasi politik tingkat tinggi.

Namun pertanyaannya, apakah perpaduan tersebut cukup untuk membawa NU memasuki fase baru, atau justru akan menimbulkan tarik menarik yang lebih besar antara wilayah politik dan kultural yang selama ini dijaga agar tetap proporsional?

Di sisi lain, ada suara yang menghendaki NU kembali dipimpin oleh figur yang sepenuhnya kultural dan lebih kuat dalam penguasaan nilai-nilai tradisi keilmuan Islam.

Dalam konteks ini, Kiai Zulfa Mustofa menjadi nama yang menonjol. Secara intelektual, ia setara dengan Nasaruddin Umar, tapi memiliki spesialisasi mendalam dalam khazanah turots.

Di tengah arus globalisasi, kapitalisasi identitas, serta fenomena konservatisme baru yang melanda dunia Islam, sosok yang mampu menjaga kesinambungan tradisi menjadi sangat penting. Kekuatan ini tidak dimiliki kandidat lain.

Sebagian ulama turots memandang Zulfa sebagai figur paling ideal untuk memastikan NU tetap berada pada jalur ahlussunnah wal jamaah yang moderat, welas asih, dan berpengetahuan mendalam.

Dukungan dari struktur PBNU saat ini serta dari kalangan pesantren memperkuat posisinya. Ia juga memiliki kedekatan politik dengan sejumlah partai, termasuk PKB, meskipun kedekatan itu lebih bersifat kultural dibanding politis.

Hal yang menarik adalah Zulfa tidak datang membawa jejaring struktural negara atau mesin politik elektoral, melainkan kekuatan moral dan intelektual yang selama ini menjadi ruh NU.

Pertanyaannya, apakah kepemimpinan kultural murni mampu berdiri kokoh di tengah kompleksitas hubungan antara agama, negara, dan politik praktis dalam lima tahun ke depan?

Soal Paradigma

Jika warga NU melihat tiga nama di atas secara jernih, muncul pemahaman bahwa mereka tidak sedang memilih siapa yang paling kuat, melainkan memilih arah organisasi.

Nasaruddin melambangkan sinergi struktural negara. Nusron melambangkan kekuatan kader, jaringan politik, dan konsolidasi generasi muda. Zulfa melambangkan akar kultural, tradisi keilmuan, dan integritas intelektual.

Masing-masing memiliki kekurangan dan keunggulan, dan ketiganya merepresentasikan jalan yang berbeda bagi masa depan NU. Dengan kata lain, pilihan warga NU pada muktamar mendatang bukan hanya soal figur, tetapi soal paradigma.

Masa depan NU dapat dibangun melalui jalan negara, jalan politik, atau jalan tradisi. Yang ideal adalah kombinasi dari ketiganya, namun realitas kontestasi menuntut NU menentukan prioritas.

Dalam situasi seperti ini, warga Nahdliyin tidak hanya perlu melihat kekuatan saat ini, tetapi juga membaca tantangan masa depan.

NU akan berhadapan dengan isu-isu strategis seperti transformasi digital keagamaan, politik elektoral yang semakin pragmatis, kompetisi pengaruh antar kelompok Islam, hingga kebutuhan memperkuat kesejahteraan umat melalui ekonomi berbasis komunitas.

Pemimpin berikutnya harus mampu memainkan peran ganda sebagai ulama, manajer organisasi besar, komunikator publik, sekaligus jembatan antara pesantren dan negara. Karena itu, diskusi terkait siapa yang paling tepat memimpin NU sebaiknya tidak terjebak pada dikotomi struktural versus kultural.

Yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu mempertemukan keduanya secara proporsional, tidak kehilangan akar tradisi, tetapi mampu mengelola jejaring politik dan administrasi modern.

Akhirnya, siapapun yang dipilih, Nasaruddin Umar, Nusron Wahid, atau Zulfa Mustofa, ketiganya merupakan kader terbaik NU.

Tantangan terbesar bukan pada figur, tetapi pada kemampuan warga NU sendiri untuk menentukan arah strategis organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai yang menjadi fondasi NU sejak kelahirannya.

Wallahu a’lam bis shawab.

*) Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.