Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi penentu ketepatan penyaluran intervensi pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis malam, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan untuk memastikan DTSEN dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data.

"Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Selain kepastian dampak bagi penerima, kecocokan DTSEN dengan kondisi riil di lapangan akan memberikan pengaruh pada kemudahan mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan daerah.

"Sehingga ego sektoral bisa dihindari," ucap Mensos.

Mensos menyebut komitmen kolaborasi dalam rangka pemutakhiran DTSEN telah ditunjukkan oleh pemerintah daerah (pemda) bersama BPS kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah.

MoU itu menjadi langkah strategis menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang DTSEN.

"Saya menginformasi bahwa data kami sudah baik, belum semuanya tepat sasaran, tetapi jika dibandingkan enam sampai tujuh bulan lalu data kami saat ini semakin akurat," ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Sementara itu Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kolaborasi yang berjalan di Jawa Timur memperkuat upaya pemutakhiran DTSEN dengan seluruh pemerintah di level kabupaten/kota di provinsi itu.

"Kami bersama Gubernur Jawa Timur sebagaimana yang telah disampaikan Pak Mensos, meluncurkan aplikasi yang namanya Singosari," ucapnya.

Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi BPS dengan Pemerintah Provinsi Jatim untuk menyalurkan data potensi desa.

"Nanti aplikasi Singosari ini menjadi dashboard lengkap, tidak hanya level provinsi tetapi kabupaten dan kota sampai level kecamatan serta desa. Bisa digunakan bersama pemda provinsi dan kabupaten dan kota untuk merumuskan kebijakan," tutur Amalia.