Saya membutuhkan bantuan dari para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas-kepala dinas, agar berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mempersiapkan 2.701 pos pelayanan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan 2.701 pos pelayanan kesehatan di 31 provinsi untuk menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di wilayah-wilayah yang banyak pergerakan kendaraan.

"Saya membutuhkan bantuan dari para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas-kepala dinas, agar berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mempersiapkan 2.701 pos pelayanan kesehatan," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada konferensi pers persiapan Nataru bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi-instansi terkait di Jakarta, Senin.

Menkes Budi menjelaskan sebagian besar dari pos kesehatan ditempatkan di jalan arteri. Oleh karena itu ia meminta dukungan dan perhatian dari Dinas-Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah setempat.

"Jadi sekitar 1.200-an itu akan dipasang di jalan arteri. Selain di jalan-jalan jalur darat, juga ada di tempat-tempat umum yang lain, terutama yang menjadi pusat-pusat pariwisata atau tempat-tempat berkumpul dalam perjalanan, yang kita minta juga dipersiapkan pos kesehatan," ucap Menkes.

Menkes juga mengemukakan masalah kesehatan saat musim libur, utamanya pada Natal dan Tahun Baru, sebenarnya bisa dicegah apabila tidak ada kecelakaan.

"Jadi semua tenaga-tenaga kesehatan sudah dilatih dan dipersiapkan juga agar betul-betul bisa menangani masalah-masalah kesehatan yang paling sering terjadi dalam pengalaman kita pada saat mudik Lebaran maupun Nataru. Masalah kesehatan selain tadi yang ringan-ringan, yang parah-parah itu biasanya terjadi karena kecelakaan," paparnya.

Menkes juga mengimbau agar pemerintah daerah maupun Dinas-Dinas Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan sosialisasi tentang Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar para pengemudi dapat mengecek tentang status kesehatannya sebelum berkendara.

"Kecelakaan ini bukan disebabkan oleh penumpangnya, tetapi disebabkan oleh pengemudinya. Pengalaman kita, kalau bisa menjaga kesehatan pengemudi, maka masalah kesehatannya juga betul-betul bisa diatasi. Berdasarkan pengalaman kita, ada kurang lebih 30 ribuan pengemudi yang harus dicek kesehatannya dan sebagian besar ada di Jawa," ucap Menkes.

Hingga saat ini, lanjutnya, pengemudi yang sudah CKG tercatat sebanyak 7.500 orang, yang lima persen diantaranya mengalami masalah kesehatan.

"Jadi, kami mohon pertolongan bupati, wakil-wakil, dan gubernur, untuk memastikan kepada Dinas Kesehatan, mendorong mereka untuk masuk ke terminal-terminal, guna memastikan bahwa para pengemudi ini sehat dan layak, karena dari hasil kita, 7.500 (yang dicek), itu lima persen tidak sehat," tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin.