TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dijelaskan, dari total alokasi tersebut, sektor lingkungan hidup diperkirakan mencapai hampir Rp500 miliar.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan alasan pemerintah kota menaikkan alokasi anggaran penanganan banjir dan sektor lingkungan tersebut.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp300 miliar.

Menurut Agustina, keputusan menaikkan anggaran didasarkan pada kebutuhan penanganan banjir yang dinilai semakin mendesak.

"(Anggaran dibanding tahun lalu) Jauh lebih besar. Banjir ini dalam kategori kami, termasuk masalah lingkungan yang harus diselesaikan. Nah, sehingga ini menjadi fokus harus banyak uang yang ada di situ," ujarnya, Senin (1/12/2025).

Ia menyebutkan, dampak banjir terhadap aktivitas warga menjadi salah satu pertimbangan utama.

Gangguan pada kegiatan ekonomi, lalu lintas, hingga aktivitas pendidikan menjadi faktor yang mendorong pemerintah memfokuskan anggaran pada sektor ini.

"Banjir itu membuat kerugian ekonomi cukup parah. Kayaknya ini kalau banjir itu berarti warung-warung tutup. Orang mau belanja enggak bisa, orang mau sekolah saja macet. Maka ini prioritas utama," katanya.

Agustina melanjutkan, Pemkot Semarang melakukan penghematan di beberapa pos belanja untuk mengimbangi peningkatan anggaran lingkungan, seperti pemotongan belanja makan-minum, efisiensi listrik dan Wi-Fi, serta pengurangan penggunaan ruang kerja.

Ia menyebut, saat ini Pemkot tengah melakukan simulasi aliran gorong-gorong menggunakan alat khusus untuk mendeteksi titik kemacetan sebelum memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari.

"Menurut BMKG, kita akan dapat curah hujan tinggi itu bulan Januari. Nah, sebelum kita mendapatkan itu lebih baik kan kita melakukan sebagaimana koreksi," terangnya.

Ia menyebitkan, total APBD 2026 sebesar Rp6,2 triliun. Adapun alokasi Rp500 miliar tersebut menjadi salah satu pos belanja terbesar.

Agustina menyebut, penanganan banjir tetap diperlukan meski potensi banjir dinilai akan berulang setiap tahun.

"Tantangannya, bagaimana supaya air yang datang baik dari Kabupaten/Kota kanan-kiri kita maupun dari atas, ketika datang itu segera hilang," imbuhnya. (idy)