Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuh mengapresiasi Silaturrahim Mustasyar yang berlangsung di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng, Sabtu (6/12/2025).
Sekalipun demikian, pihaknya memastikan forum tersebut tidak membatalkan agenda rapat pleno pada pekan depan.
Silaturrahim Mustasyar yang berlangsung Sabtu siang dihadiri oleh 7 dari 30 orang anggota Mustasyar.
Hadir secara daring melalui zoom, KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid. Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Said Aqil Siradj, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid.
Ikut dalam pertemuan Mutasyar, ulama yang akrab disapa Prof Nuh ini mengapresiasi berbagai saran dan nasehat yang telah disampaikan oleh para Mustasyar. Nantinya, hal tersebut akan dilaporkan kepada Rais Aam PBNU dan Wakil Rais Aam PBNU.
Pasal 17 Anggaran Dasar dan Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga NU memang menjelaskan Mutasyar bertugas memberikan arahan. “Kami diperintah hadir ke Tebuireng sebagai penghormatan atas niat baik shohibul hajat," ujarnya ketika dikonfirmasi.
"Sesuai tugasnya, Mustasyar memang dapat memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat kepada pengurus NU menurut tingkatannya, diminta ataupun tidak. Baik secara perorangan maupun kolektif," ujarnya melanjutkan.
Namun, agenda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai forum pengambilan keputusan. Berdasarkan mekanisme organisasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui rapat pleno yang akan dilangsungkan Selasa-Rabu (9-10/12) pekan depan.
"Kami tetap menghormati saran dan masukan beliau yang hadir, baik secara daring maupun luring. Saran dan masukan kami perhatikan, tapi pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan," katanya.
Rapat pleno tersebut menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU. Secara resmi, Gus Yahya dianggap bukan lagi Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 lalu.
Prof Nuh mengutip Keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November lalu menegaskan bahwa pelanggaran berat Gus Yahya bukan sekadar dugaan. Hal ini pula yang menjadi dasar pencopotan Gus Yahya oleh jajaran Syuriah.
“Pelanggarannya sangat nyata dan buktinya sangat kuat. Karena itu, Rapat Harian Syuriyah PBNU mengambil keputusan sebagaimana Risalah Rapat yang telah ditegaskan oleh Rais Aam PBNU akhir pekan lalu,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum dan Media Prof. Muh. Mukri menyatakan Rapat Pleno pekan depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Termasuk soal administratif yang diperdebatkan, kami jamin sepenuhnya bahwa Undangan/Pemberitahuan Rapat Pleno telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di internal NU,” tandas Mukri dikonfirmasi terpisah.
Soal Rapat Pleno hanya ditandatangani oleh Rais Aam dan Katib PBNU (tanpa unsur Tanfidziyah), Mukri menjawab bahwa forum itu memang wewenang Syuriyah. Rais Aam akan menjadi Pimpinan Rapat Pleno PBNU.
Hal ini sebagaimana Rais PWNU/PCNU juga Pimpinan Rapat Pleno di tingkat kepengurusan masing-masing. “Silahkan baca Pasal 8 Perkum 10/2025 tentang Rapat dan Pasal 4 Perkum 16/2025 tentang Pedoman Administrasi. Sangat jelas, undangan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga menjawab pendapat yang merujuk klausul AD/ART Nahdlatul Ulama dan menuntut Rais Aam melibatkan Ketua Umum dalam Rapat Pleno. Menurut Mukri, klausul itu hanya berlaku dalam kondisi normal.
“Kita semua sudah tahu, Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB dan sejak saat itu kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Moh Mukri mengatakan bahwa organisasi Islam tersebut akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025. Ia menjelaskan, Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU akan hadir dalam rapat pleno tersebut.
