TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, meminta semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di Sumatra supaya mengedapankan norma dan etika terhadap korban.
Dia menilai adanya upaya mendiskreditkan pemerintah melalui sejumlah pernyataan yang
menyebut tidak adanya bantuan dari pemerintah terhadap korban bencana alam di Sumatra dan adanya kejadian pemerkosaan di daerah bencana alam.
“Silakan membantu, silakan bersuara, tapi jangan sampai ucapannya justru melukai perasaan korban atau memprovokasi masyarakat. Saatnya kita bersatu, bukan saling menyalahkan,” kata dia, dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).
Dia mengajak seluruh pihak, termasuk para figur publik dan influencer di media sosial, agar bijak dalam menyampaikan informasi terkait bencana.
Menurut dia, jika pernyataan mendiskreditkan pemerintah dibiarkan maka berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi darurat dan dapat memprovokasi masyarakat yang sedang terdampak bencana.
“Kalau memang niat awalnya adalah membantu, itu sudah sangat baik. Tapi jangan kemudian berbicara seenaknya di ruang publik dengan narasi seolah-olah negara tidak hadir dan kejadian horor pemerkosaan di lokasi bencana. Itu bisa memancing emosi warga yang sedang dalam kondisi rentan,” ujar Haris
Haris menegaskan, dalam kondisi bencana, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah ketenangan, solidaritas, dan kolaborasi, bukan narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana. Ia mengingatkan bahwa bantuan kemanusiaan bukan ajang pencitraan, apalagi dijadikan alat untuk membangun opini yang tidak berdasar dan provokatif.
“Negara tidak pernah bekerja sendirian. Penanganan bencana memang harus melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga relawan dan organisasi masyarakat. Tapi bukan berarti pemerintah absen,” tegasnya.
Haris juga menyampaikan bahwa KNPI sejak awal Desember telah bergerak langsung membantu korban bencana, dimulai dari Sumatera Barat dan berlanjut hingga ke wilayah Aceh. Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan bersama jajaran DPD KNPI daerah, termasuk DPD KNPI Aceh.
“Kami turun langsung ke lapangan. Kami melihat sendiri bagaimana berbagai elemen bergerak, termasuk pemerintah dan aparat. Bantuan logistik, evakuasi, hingga layanan darurat terus berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Haris menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga telah menyiapkan langkah-langkah rekonstruksi dan pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan kembali kota-kota yang mengalami kerusakan parah.
“Kami optimistis pemerintah bekerja serius, bukan hanya menyalurkan bantuan awal, tetapi juga menyiapkan pemulihan jangka panjang agar masyarakat bisa kembali bangkit,” katanya.
Komnas Perempuan Belum Terima Laporan Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi saat Banjir
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Chatarina Pancer Istiyani, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi saat bencana banjir yang melanda Aceh Tamiang.
“Ini saya kira belum ada laporan. Laporan ini selalu dari pihak korban, saudaranya, temannya, atau pendamping yang melapor ke Komnas Perempuan. Jadi kami sejauh ini belum mendapatkan laporan tersebut,” ujar Chatarina saat dikonfirmasi pada Jumat (5/12/2025).
