TRIBUNNEWS.COM, ACEH- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh membutuhkan biaya Rp25,41 triliun.
Keterangan tersebut disampaikan Suharyanto saat rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian/Lembaga terkait penanganan bencana Sumatra di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
BNPB menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring berjalannya penanganan bencana dan pendataan lapangan.
Meski fokus utama pemerintah biasanya tertuju pada perbaikan fisik, situasi di Aceh menunjukkan bahwa pemulihan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Tanpa konektivitas, proses distribusi bantuan, pendataan korban, hingga koordinasi tim lapangan bisa mengalami hambatan.
“Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan. Yang penting sekarang, tidak ada lagi masyarakat Aceh yang sama sekali tidak dapat berkomunikasi," kata Suharyanto.
Dengan kondisi Aceh yang masih dipenuhi infrastruktur yang rusak, pemulihan diperkirakan berlangsung panjang.
Pemerintah berkomitmen melakukan normalisasi bertahap, mulai dari pemulihan komunikasi hingga pembangunan kembali jembatan dan fasilitas vital lainnya.
Selain itu, pemerintah pusat menyoroti bahwa Aceh saat ini masih bergantung pada infrastruktur komunikasi darurat untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan.
Pemulihan jaringan komunikasi disebut menjadi faktor krusial karena beberapa wilayah belum dapat kembali terkoneksi tanpa perangkat darurat.
“Ada lima kabupaten/kota yang komunikasi publiknya masih bergantung pada internet WiFi Starlink, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang,” ujar Suharyanto.
Ia memastikan bahwa seluruh masyarakat kini sudah bisa berkomunikasi, meski sebagian masih melalui perangkat bantuan dari kementerian/lembaga.
Hingga Minggu malam, BNPB mencatat 37.546 rumah mengalami kerusakan. Sebagian besar rusak ringan dan sedang, namun tak sedikit pula yang masuk kategori rusak berat.
“Rusak berat ini termasuk rumah-rumah yang hilang tersapu banjir,” kata Suharyanto.
Tak hanya permukiman, kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik: jembatan, jalan, sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas. Pemerintah juga tengah mendata kerugian sektor pertanian, termasuk lahan pangan, sawah, kebun, ternak, dan tambak.
Terkait biaya pemulihan pascabencana di Sumatra Utara (Sumut), pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp12,8 triliun.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula, ini rehabilitasi-rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun,” kata Suharyanto.
Hingga Minggu (7/12/2025), dua kabupaten di Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana.
“Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal dua kabupaten. Dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan, satu kecamatan, dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan,” ujar Suharyanto.
“Tapanuli Utara yang dua kabupaten/kota yang masih tadi dikatakan terisolir, ini ada dua kecamatan. Humbang Hasundutan ada 6 kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara,” tambahnya.
Upaya membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah melalui Sibolga terus dikebut pemerintah.
