Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Kim Aris, putra kedua pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, menyatakan pesimismenya terhadap peran Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir.
Menurut Kim Aris, hingga saat ini tidak terlihat perubahan berarti sejak militer Myanmar merebut kekuasaan, meskipun sejumlah negara ASEAN menyatakan komitmen untuk membantu penyelesaian konflik.
“Saya tidak banyak berharap dari Indonesia atau negara Asia Tenggara terhadap penyelesaian di Myanmar. Sudah lima tahun terakhir tidak ada perubahan yang berarti,” ujar Kim Aris dalam pernyataannya di Kisha Club Tokyo kepada Tribunnews.com Senin (15/12/2025).
Ia menilai bahwa beberapa negara besar di Asia Tenggara yang selama ini berupaya aktif membantu Myanmar justru terpengaruh oleh kepentingan China, sehingga upaya penyelesaian krisis dinilai tidak berjalan efektif.
Tuduhan Dukungan China ke Pemerintahan Militer
Dalam pernyataannya, Kim Aris juga menyampaikan tuduhan keras terhadap peran China dalam konflik Myanmar. Ia menilai bahwa China memberikan dukungan kepada pemerintahan militer Myanmar, yang menurutnya memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat.
“Jika China tidak berada di belakang pemerintahan Myanmar saat ini, militer akan jauh lebih mudah dijatuhkan dan Myanmar bisa membentuk pemerintahan demokratis yang sesungguhnya,” katanya.
Kim Aris menyebut China sebagai pihak yang paling menghambat terwujudnya demokrasi sejati di Myanmar, meskipun tudingan tersebut merupakan pandangan pribadi dan belum dapat diverifikasi secara independen.
China lewat para preman di Myanmar membunuh memperkosa dan sebagainya yang didukung kalangan militernya. China sudah seperti teroris, tekannya lagi.
Selain mengkritik ASEAN dan China, Kim Aris juga menyampaikan harapan besar kepada Jepang agar mengambil sikap yang lebih tegas dalam mendukung demokrasi di Myanmar.
Ia meminta Jepang menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonominya untuk menekan pemerintahan militer Myanmar, agar bersedia menggelar pemilu yang bebas, adil, dan tanpa campur tangan militer, berbeda dari kondisi yang terjadi saat ini.
“Saya berharap Jepang dapat mendukung demokrasi yang lebih baik bagi Myanmar dengan sikap tegas,” ujar Kim Aris.
Hingga kini, situasi politik di Myanmar masih berada dalam kebuntuan, dengan militer tetap memegang kendali kekuasaan, sementara komunitas internasional terus menghadapi tantangan besar dalam mendorong transisi demokrasi yang nyata.
Diskusi beasiswa di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com
