TRIBUNNEWS.COM - Langkah Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai polemik.
Surat tersebut ditujukan untuk meminta bantuan agar ikut turun tangan menangani bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
Informasi terkait Pemerintah Aceh kirim surat ke PBB pertama kali disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025).
Ia mengaku telah bersurat ke dua lembaga di bawah PPB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).
Pernyataan berbeda datang dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.
Ia menegaskan, tidak pernah mengirim surat ke PBB.
Terbaru Muhammad MTA memberikan klasifikasinya, dirinya meluruskan surat tersebut ditujukan ke lembaga di Indonesia.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah daerah tidak memiliki wewenang meminta bantuan ke pihak asing.
Berikut informasi lengkap terkait Pemerintah Aceh surati PBB, dirangkum Tribunnews.com, Rabu (17/12/2025):
Baca juga: Respons PBB Usai Disurati Pemprov Aceh Terkait Permohonan Bantuan Bencana
Muhammad MTA awalnya menyebut, skala dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, sudah masuk dalam kategori nasional.
Sehingga sudah selayaknya Pemerintah Pusat menetapkan statu Bencana Nasional.
“Skalanya (bencana) ini memang nasional,” katanya, dikutip dari Kompas.com.
"Terkait penentuan status legalitas itu tergantung atas pertimbangan pemerintah pusat sendiri," tambah dia.
Muhammad MTA kemudian mengungkit peran pihak asing dalam bencana Tsunami Aceh 2004 silam.
Kala itu berbagai lembaga luar negeri ikut memberikan bantuan.
Oleh karenanya, Pemerintah Aceh mengirim surat ke PBB.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah secara resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” tambahnya.
Pada Selasa (16/12/2025), Mualem menegaskan dirinya tidak pernah mengirim surat ke PBB.
Bahkan, dirinya tidak tahu menahu soal surat tersebut.
“Saya tidak mengerti itu (surat permohonan bantuan ke PBB), bukan kita yang buat, LSM yang buat," katanya, dikutip dari Serambinews.com.
Mualem mengakui, bukan wewenangnya mengirim surat ke PBB.
"Itu di luar kewenangan kita, saya enggak tahu (soal surat ke PBB),” tegasnya.
Mualem dalam kesempatannya juga selama ini pihaknya tak pernah meminta bantuan asing.
Selama ini, bantuan yang datang dari luar negeri datang tanpa diminta.
“Tidak (meminta bantuan apapun ke asing). Tapi yang mengirim (banyak), karena kita terdampak musibah ya kita terima saja."
"Bagi saya, prinsip kita tidak meminta. Tetapi mau sumbang ya silakan,” tandasnya.
Perlu diketahui, sejauh ini Mualem sudah menerima bantuan baik logistik maupun tenaga ahli dari Cina hingga Malaysia.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA meralat pernyataannya terkait surat ke PBB.
Ia menyebut ada kesalahpahaman, surat tersebut bukan untuk PBB.
“Ada salah pemahaman, (surat) itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB,” jelasnya.
“Bukan untuk PBB, tapi untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
“Gubernur berharap mereka untuk turun membantu pemerintah dari pusat untuk masalah penanganan bencana. Itu hal biasa, normatif,” pungkasnya.
Baca juga: Kala Prabowo Tolak Bantuan Asing, Gubernur Mualem Dapat Donasi Rp777 Juta dari Bos Minyak Malaysia
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan bencana.
Hal ini disampaikan Dave setelah Pemprov Aceh menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh.
Dave mengatakan, dirinya memahami langkah Pemprov Aceh tersebut sebagai bentuk inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana.
Apalagi, UNDP dan UNICEF memiliki mandat kemanusiaan serta pengalaman panjang dalam membantu wilayah-wilayah yang mengalami bencana.
Namun, Dave menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap harus dilakukan dalam koordinasi pemerintah pusat.
"Namun, penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," kata Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Dave menegaskan, masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana.
Komisi I DPR RI, kata dia, menekankan agar seluruh upaya penanganan dan pemulihan diarahkan untuk memastikan kehidupan warga dapat kembali berjalan secara normal, aman, dan berkelanjutan.
Dave menambahkan, Komisi I DPR RI berkomitmen mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi.
"Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," imbuh Dave.
Kabar mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025).
"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com.
Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Aceh Mualem Terima Bantuan Asing, Datangkan Tim dari Cina, Dapat Donasi dari Malaysia
Terhadap permintaan tersebut, PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.
"Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tulis PBB dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin.
Sementara itu, UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025).
Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
"UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tulisnya.
(Tribunnews.com/Endra/Fersianus Waku)( SerambiNews.com/Rianza Alfandi)(Kompas.com)
