TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA- Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Kalimantan Tengah, resmi diperkenalkan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Momentum tersebut ditandai melalui kegiatan koordinasi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Palangka Raya, Senin (15/12/2025).
Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalteng Hasan Basri mengatakan, ini tidak hanya membahas persiapan teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus pengenalan lembaga baru Kementerian Haji dan Umrah kepada stakeholder daerah.
“Selain koordinasi tahapan haji, kegiatan ini memang kami rangkai sebagai salam kenal Kementerian Haji dan Umrah kepada pemerintah daerah dan mitra terkait,” ujar Hasan Basri saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama kini resmi beralih ke Kementerian Haji dan Umrah, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA -Banjir di Kalteng, bencana banjir merendam 3 kecamatan dan 5 desa di Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pusadalops Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPB-PK Kalteng mencatat, per 15 Desember 2025 sebanyak 211 kepala keluarga dan 587 jiwa terdampak banjir di Barito Timur.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Kalteng Alpius Patanan mengungkapkan, banjir di Barito Timur terjadi sejak 12 Desember 2025.
Tiga kecamatan yang terendam tersebut, kata Alpius, yakni Kecamatan Awang, Dusun Timur, dan Paku.
"Titik banjir paling banyak di Kecamatan Awang, yakni di Desa Tangkan, Desa Mansiwui, dan Desa Hayaping," ujar Alpius, Selasa (16/12/2025).
Baca Selengkapnya
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus akademisi dari Fisip Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno menilai Gubernur Kalimantan Tengah, mesti segera menununjuk Plt Kadis ESDM Provinsi.
Penunjukkan Plt Kadis ESDM Kalteng itu, disebut sebagai kebutuhan mendesak pasca Kadis ESDM sebelumnya tersandung kasus korupsi tambang zirkon.
Ya, Kejati Kalteng telah menetapkan Kadis ESDM Kalteng inisial VC dan Direktur PT Investasi Mandiri atas dugaan korupsi pada penjualan hasil tambang zirkon ke berbagai negara oleh PT IM pada 2020-2025.
Dugaan korupsi tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun.
Menurut Suprayitno, kasus korupsi yang menyeret nama Kadis ESDM Kalteng itu bakal berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Selengkapnya
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemprov Kalteng atau Kalimantan Tengah sedang menggodok tiga program ketahanan pangan daging dan industri sawit berkelanjutan.
Ketiga program penting tersebut diantaranya Sistem Integrasi Sapi Sawit (Siska), Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
Wagub Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, program Siska mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan sawit maupun peternak.
Penerapan program Siska, kata dia, bakal menciptakan ekosistem lebih efisien serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.
"Program ini akan menciptakan ekosistem yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mahal, dan meningkatkan nilai tambah," ujar Edy saat membuka rapat koordinasi (rakor) Peternakan dan Kesehatan Hewan di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (16/12/2025).
Baca Selengkapnya
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA — Keterbatasan lahan peternakan serta tingginya ketergantungan impor daging mendorong pemerintah mengembangkan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dengan memanfaatkan jutaan hektare perkebunan sawit, termasuk yang tersebar di Kalimantan Tengah.
Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Tri Melasari mengatakan, integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional.
“Untuk memelihara sapi tentu dibutuhkan lahan. Sementara lahan yang sangat luas dan tersedia saat ini berasal dari perkebunan kelapa sawit, luasnya mencapai sekitar 16,3 juta hektare,” ujar Tri Melasari saat ditemui usai Rapat Koordinasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Pemprov Kalteng Godok Tiga Program Ketahanan Pangan Daging dan Sawit Berkelanjutan
Baca Selengkapnya
