SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Dewan Ekonomi Aceh (DEA) menggelar diskusi kecil untuk membahas sosial-ekonomi pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
Diskusi ini yang berlangsung di Banda Aceh, Rabu (17 Desember 2025), melibatkan Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Dr Zaidirina, serta dua pengurus Dewan Ekonomi Aceh (DEA), yaitu Dr Rustam Effendi (Ketua II), dan Dr Nurlis Effendi (Sekretaris II).
Dr Zaidirina mengatakan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menaruh perhatian khusus dampak kemiskinan yang diperkirakan terjadi di kawasan bencana banjir Sumatera yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Karena itu, kita perlu langkah-langkah antisipasi ke depannya, terutama setelah fase tanggap darurat,” kata Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Dr Zaidirina.
Zaidirina mengatakan, dirinya ditugaskan oleh Kepala BP Taskin untuk memantau langsung kondisi daerah terdampak musibah banjir.
Salah satu kawasan yang dikunjunginya adalah Pidie Jaya pada Rabu hari ini.
Pidie Jaya adalah salah satu kawasan pertanian di Aceh.
Lahan-lahan persawahan sudah dipenuhi lumpur, dan sejumlah waduk diterjang banjir.
“Sudah pasti penduduk yang bermukim di kawasan yang terkena banjir akan terancam miskin,” kata Zaidirina.
Baca juga: Aceh Tidak Menuntut Istimewa, Hanya Butuh Kehadiran Negara yang Utuh
Selain berkunjung ke Pidie Jaya, Zaidirina juga berdikusi dengan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) yang diwakili Ketua II DEA, Dr Rustam Effendi, dan Sekretaris II DEA, Dr Nurlis Effendi.
“Kita perlu membangun sistem ekonomi dan struktur sosial baru bagi masyarakat yang terdampak bencana,” kata Zaidirina.
Pembahasan utama diskusi ini adalah mengenai penanganan kemiskinan di Aceh setelah tanggap darurat dilaksanakan.
“Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memang menaruh perhatian khusus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” kata Dr Nurlis kepada Zaidirina yang didampingi Staf Khusus Kepala Badan BP Taskin, Tedy Supardi Muslih.
Nurlis menjelaskan bahwa DEA telah melaksanakan Lokakarya Kemiskinan Aceh Tahun 2025 pada 27-28 November 2025.
“Kita juga sudah membuat pemetaan dan penanganan kemiskinan di Aceh. Selain itu juga sudah merancang target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 ini,” katanya.
Namun, kata Nurlis, bencana banjir yang terjadi di akhir November turut membawa perubahan-perubahan pemetaan dan data.
“Sehingga perlu pemetaan dan pendataan ulang untuk langkah awal penanganan kemiskinan setelah fase tanggap darurat,” kata Nurlis.
Dari hasil diskusi ini disepakati, BP Taskin dan DEA bekerjasama dalam menangani kemiskinan sebagai dampak bencana, serta membangun sistem ekonomi dan sistem social baru bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Dengan demikian, DEA dapat menjangkau Pemerintah Pusat dalam membantu Gubernur Aceh menangani kemiskinan di Aceh,” kata Zaidirina.(*)
Baca juga: Kisah Pilu Yusnidar Warga Bireuen, Rumahnya di Simpang Mulia Kini Jadi Sungai Disapu Banjir Bandang
