TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, melihat seringkali penetapan Upah Minimum yang ditetapkan di masing-masing daerah tidak berpihak pada pekerja atau buruh, harusnya disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup buruh.
Keluhan ini sering disampaikan para buruh di Provinsi Riau, meskipun upah minimum dianggap tinggi di Riau, namun biaya hidup juga tidak sesuai dengan apa yang didapat.
"Terpenting harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, jika harga kebutuhan hidup, kebutuhan pokok warga mahal, maka harus disesuaikan juga dengan pendapatannya,"ujar Budiman.
Karena menurut Budiman, buruh menjadi bagian penting dalam pembangunan di daerah, sehingga kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak butuh harus betul-betul diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penetapan upah.
"Lepas dari skema penetapan yang sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pihak terkait, namun saran kami sebagai wakil rakyat, harus diperhatikan kebutuhan pentingnya,"ujar Budiman Lubis.
Termasuk hak-hak dari buruh itu sendiri, harus tetap menjadi perhatian dan prioritas, mulai dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karena itu sudah menjadi hak yang harus terpenuhi untuk buruh.
"Saya juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat pada saat reses di lapangan, harapan kami pemerintah mengakomodir kepentingan para buruh ini,"ujar Budiman.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Fairus, menegaskan penetapan Upah Minimum di Provinsi Riau harus benar-benar mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kebutuhan hidup layak para buruh.
Ia menekankan pentingnya kehadiran kebijakan pengupahan yang adil dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Fairus menyampaikan, tidak boleh lagi ada perusahaan yang "bermain" dalam hal pengupahan. Menurutnya, praktik-praktik yang merugikan pekerja harus dihapuskan, dan pemerintah daerah perlu memastikan setiap perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, seluruh aspek harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah, mulai dari kebutuhan dasar buruh, kondisi ekonomi daerah, hingga kemampuan dunia usaha.
"Pengupahan harus diterapkan dengan mempertimbangkan banyak faktor agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Fairus juga menyoroti sejumlah hal krusial yang harus diperhatikan dalam kondisi ekonomi saat ini. Selain soal upah yang layak, ia menekankan pentingnya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja agar hak buruh benar-benar terlindungi.
Menurutnya, gelombang aksi demo buruh yang beberapa kali terjadi ke DPRD Riau menunjukkan persoalan pengupahan masih menjadi masalah utama. Ia menilai ketidaksesuaian upah dengan kebutuhan hidup layak merupakan faktor yang memicu keresahan di kalangan pekerja.
"Ini harus menjadi perhatian serius. Dari semua aspek harus diperhatikan sebelum memutuskan upah," tegas Fairus.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan terkait pengupahan buruh.
Fairus juga menyinggung tingginya biaya hidup di Riau sebagai salah satu alasan pentingnya evaluasi mendalam terhadap penetapan upah minimum. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan lainnya disebut semakin memberatkan buruh.
Ia berharap kebijakan pengupahan yang akan diputuskan pemerintah provinsi nantinya benar-benar bersahabat dengan buruh, namun tetap tidak memberatkan dunia usaha.
"Harus ada keseimbangan agar buruh sejahtera dan perusahaan tetap dapat beroperasi dengan baik,"ujarnya.
(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
