Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Aliansi Peduli Kelangkaan BBM di Lewa, Sumba Timur, NTT mendesak pemerintah segera menyusun kebijakan mengatasi kelangkaan BBM di wilayah tersebut. Pasalnya daerah Lewa adalah lumbung pangan untuk kabupaten ini.

Sekretaris Korlap dalam aksi demonstrasi pada Kamis (18/12/2025), Yudiano Tay Kamangi menegaskan sebagian besar masyarakat Lewa menggantungkan hidupnya di lahan pertanian. Kelangkaan BBM dinilainya sangat mencekik mereka.

Saat ini, kata dia, masyarakat di Lewa terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi. Bahkan tiga kali lipat dari harga normal karena kebutuhan mendesak.

Menurutnya, kondisi tersebut akibat minimnya pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak dari pemerintah. Banyak pihak mengatasnamakan petani untuk memperoleh akses BBM subsidi jenis solar.

“Yang terjadi tidak adanya pengawasan. Kalau ada pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang beri sanksi? Terutama yang melakukan pengisian berulang juga tidak ada yang mengawasi,” ucapnya.

Ia menyebutkan, banyak masyarakat membawa barcode sesuai aturan untuk memperoleh BBM, namun saat tiba di SPBU, stok BBM sudah habis.

“Kemarin Rabu (17/12) di depan Polsek Lewa saja, pengecer menjual 1,6 liter dengan harga Rp60.000. Ini depan Polsek,” ungkapnya.

Baca juga: Kelangkaan BBM Bersubsidi Cekik Petani di Lewa Sumba Timur

Sementara itu, perwakilan masyarakat, Indra, memohon kepada pemerintah agar menolong masyarakat dengan memastikan kemudahan peroleh BBM.

Indra mengatakan, petani di Lewa tahu ketentuan bagi petani untuk mendapatkan barcode guna memperoleh BBM.

Namun, ia mengungkapkan, banyak proses tersebut tidak berjalan jujur. Banyak pihak mengatasnamakan petani untuk mendapatkan BBM subsidi untuk pengerjaan proyek, bukan untuk mengolah lahan pertanian.

“Padahal kan subsidi ini untuk masyarakat miskin, tetapi ini dipakai di proyek-proyek dengan memanipulasi barcode,” katanya.

Kelangkaan BBM karena Perluasan Lahan Pertanian

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani saat menerima massa aksi di halaman Kantor Bupati mengatakan, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan masyarakat Lewa terkait kelangkaan BBM ini.

Melanjuti hal itu, pemerintah daerah kata dia, telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota BBM di sejumlah SPBU, dan saat ini masih dalam proses.

Menurutnya, kelangkaan BBM di Lewa juga dipengaruhi oleh adanya perluasan areal pertanian.

“Kebutuhan solar meningkat karena ada penambahan areal pertanian. Karena itu, kemarin kami sudah minta pertamina untuk mengalihkan BBM dari SPBU Kambaniru (sebelumnya terbakar) ke SPBU di Lewa untuk memenuhi kebutuhan itu,” katanya.

Ia menegaskan, jika ada dugaan penimbunan BBM, pemerintah bersama kepolisian tidak akan tebang pilih untuk menindak tegas para pelaku.

“Jika ada penimbunan kita tidak boleh tebang pilih, kita tindak tegas. Jangan tanggung-tanggung. Tidak boleh juga pengecer secara sepihak mengambil keuntungan di tengah kesusahan ini ,” ungkapnya.

Ke depan, kata dia, pemerintah akan merumuskan kebijakan pengisian BBM diperuntukan bagi kendaraan yang terdata di daerah. Tidak lagi diperuntukan bagi kendaraan berpelat luar daerah. Pun kendaraan yang belum membayar pajak agar distribusi BBM lebih terarah dan jelas.

Sementara itu, Pengawas SPBU di Pulau Sumba, Rizal menegaskan bahwa pihaknya telah memastikan stok BBM aman di seluruh SPBU. Di mana stok BBM subsidi jenis solar dan pertalite masing-masing sebanyak 8.000 liter per SPBU.

“SPBU tidak bisa melayani tanpa barcode sesuai standar karena setiap liter BBM subsidi dilaporkan langsung ke pusat,” katanya.

Desak Pengawasan DPRD

Di hadapan anggota DPRD Sumba Timur, perwakilan masyarakat, Indra, juga kembali memohon agar para wakil rakyat mendengarkan keluhan masyarakat Lewa.

“Tolong bantu orang tua kami yang tidak bisa bajak sawah karena kelangkaan BBM di Lewa,” ungkapnya dengan sedikit lirih.

Ia mengatakan, jika petani kesulitan mendapatkan BBM, pendapatan mereka akan terganggu. Dampak lanjutan, kata dia, petani kesulitan membayar pajak yang menjadi sumber gaji para anggota DPRD.

“Berikan kami kemudahan untuk bisa membayar pajak dan menggaji bapak ibu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Umbu Hapu Mbeju, anggota DPRD Sumba Timur dari Fraksi PKB mengatakan, pihaknya telah meminta Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM di Lewa aman.

Bahkan DPRD kata dia, telah menganjurkan agar distribusi BBM solar 5.000 liter khusus bagi petani, dan 3.000 liter sisanya khusus untuk kendaraan.

Umbu Hapu Mbeju pun menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM.

Ia menyampaikan kondisi pada Kamis (18/12/2025) di SPBU Lewa tidak lagi terjadi kelangkaan BBM subsidi.

“Tidak ada yang boleh menimbun BBM dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun,” tegasnya.

Tuntutan Aliansi Peduli Petani Lewa

Adapun tuntutan aliansi ini kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut.

Menuntut pemerintah mempertegas surat edaran tentang pengendalian BBM.

Meminta pemerintah menambah satu SPBU khusus untuk petani Lewa.

Meminta pemerintah membentuk badan pengawas Pertamina.

Meminta pemerintah memastikan fungsi barcode dalam pengaturan pengisian BBM berjalan dengan baik.

Memberikan teguran kepada pengecer yang menjual BBM dengan harga tidak wajar.

Meminta agar SPBU dibuka selama 24 jam guna menghindari antrean panjang.

Sementara itu, tuntutan kepada DPRD Sumba Timur di antaranya.

Menuntut DPRD menjalankan fungsi kontrol terhadap surat edaran pemerintah terkait pengendalian BBM.

Menuntut DPRD menindaklanjuti rekomendasi hasil pertemuan dengan masyarakat petani Lewa.

Mendesak adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan BBM subsidi untuk proyek. (dim)