‎Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi
‎
‎TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ratusan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 sebesar 9 persen, Senin (22/12/2025) pagi.
‎
‎Aksi yang dipusatkan di depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Jalan Veteran, berlangsung sejak pagi hari dan menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan tersebut.
‎
‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, massa buruh datang secara berkelompok dengan membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga pengeras suara.
‎
‎Mereka memadati badan jalan hingga arus lalu lintas tersendat total dari kedua arah.
‎
‎Bahkan, terlihat sejumlah ambulan yang melintas, baik membawa pasien maupun jenazah sempat terhambat akibat penuhnya jalan oleh massa aksi.
‎
‎Indra, perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Purwakarta, menegaskan bahwa tuntutan kenaikan UMK 2026 sebesar 9 persen didasarkan pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menunjukkan lonjakan harga kebutuhan pokok.
‎
‎"Kami menuntut kenaikan UMK 2026 sebesar 0,9 atau 9 persen. Karena jelas, berdasarkan survei KHL, kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah naik bahkan sebelum 2026," ujar Indra kepada wartawan di lokasi, Senin (22/12/2025).
‎
‎Indra menyebut, UMK Purwakarta saat ini berada di angka Rp4.792.000. Jika kenaikan 9 persen dikabulkan, buruh akan menerima tambahan sekitar Rp310.000 per bulan.
‎
‎Menurutnya, angka tersebut dinilai masih rasional dan mendesak demi menjaga kelangsungan hidup buruh dan keluarganya di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
‎
‎Indra juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta. Dari empat unsur yang terlibat, masing-masing mengajukan angka berbeda.
‎
‎"Apindo minta 5 persen, pemerintah 6 persen, akademisi 7 persen, dan kami dari serikat buruh tetap konsisten di angka 9 persen. Kalau pemerintah tidak berpihak pada buruh, bagaimana kehidupan kami di 2026 nanti?" ucapnya.
‎
‎Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa jika terjadi kebuntuan atau deadlock dalam pembahasan, massa buruh berencana langsung menemui Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.
‎
‎"Langkah kami jelas. Kalau di sini deadlock, kami akan temui Pak Bupati Purwakarta. Mudah-mudahan beliau Om Zein berpihak kepada buruh di Purwakarta," katanya.
‎
‎Hingga siang hari, massa buruh masih bertahan di lokasi aksi sambil menunggu respons dari pihak terkait. Aparat kepolisian terlihat melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas untuk meminimalisir dampak kemacetan yang semakin meluas.(*)
‎