TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas di Kampar akan buka nonstop selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Asmara Fitrah Abadi mengatakan semua puskesmas di Kampar yang memiliki layanan UGD akan buka 24 jam.
Kabupaten Kampar memililih 31 puskesmas yang seluruhnya sudah didukung dengan layanan UGD.
"Puskesmas buka terus 24 jam. Yang UGD-nya. Semua Puskesmas punya UGD," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (22/12/2025).
Menurut dia, Puskesmas masing-masing membagi jadwal petugas jaga setiap hari.
Selain itu, Puskesmas juga membagi tenaga kesehatannya untuk ditempatkan di sejumlah pos komando (posko) Operasi Lilin.
Tenaga kesehatan akan bergabung dengan unsur posko dari berbagai instansi.
"Bukan di Puskesmas aja. Ada penempatan juga di posko Operasi Lilin," katanya.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Saat Libur Nataru, Masyarakat Diimbau Tidak Bepergian Jika Tidak Ada yang Mendesak
Bupati Kampar, Ahmad Yuzar memerintahkan setiap kecamatan dan desa dan kelurahan membentuk posko bencana hidrometeorologi.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, Azwan melalui Kepala Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), Adi Candra Lukita mengatakan, posko bukan hanya di tingkat kabupaten.
Ia mengatakan, posko induk kabupaten sudah beroperasi sejak Kamis (18/12/2025).
Bertempat di Dusun Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang, sekitar Sungai Kampar bawah jembatan.
"Selain posko induk, bupati juga sudah perintahkan tiap kecamatan dan desa/kelurahan untuk membuat posko bencana," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (22/12/2025).
Menurut dia, posko sampai di tingkat desa dan kelurahan untuk memudahkan koordinasi secara berjenjang.
Terutama dalam upaya penanggulangan saat terjadi bencana di satu daerah.
"Jadi kalau terjadi bencana, koordinasi lebih cepat dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan sampai kabupaten," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik itu.
Koordinasi mencakup penyampaian data dampak bencana. Selain itu, kebutuhan logistik untuk penanganan hingga bantuan.
Sebelumnya, Yuzar menyatakan akan memberlakukan larangan bepergian terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan termasuk camat hingga kepala desa/lurah.
Larangan itu meneruskan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berlaku hingga 15 Januari 2025. Bupati juga telah menetapkan status siaga darurat bencana mulai 11 Desember 2025 sampai 31 Januari 2026.
"Saya dan semua OPD harus berada di tempat tugasnya masing-masing. Camat dan kepala desa juga. Kecuali dipanggil Presiden atau Mendagri," tegasnya.
(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)
