TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Bontang Neni Moerniaeni memastikan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang baru akan dilakukan pada awal 2026.
Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek administrasi dan penganggaran di akhir tahun.
"Di akhir tahun begini repot. Proses Administrasi biar diselesaikan dulu, kalau tiba-tiba ada mutasi yang baru saya rasa akan kebingungan menyesuaikan," ujar Neni saat diwawancarai, Selasa (23/12/2025).
Baca juga: Polres Bontang Sita Sabu Rp 1 Miliar dan 50 Butir Ekstasi, Kurir Ditangkap di Jalan Poros
Neni mengungkapkan, satu nama dari masing-masing OPD telah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan persetujuan, sejak pekan lalu.
Saat ini, keenam OPD tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) sehingga kewenangannya terbatas.
Oleh karena itu, Neni menargetkan pelantikan kepala OPD definitif dilakukan segera setelah persetujuan dari BKN diterbitkan.
“Nanti kita tunggu surat dari BKN. Pelantikan kemungkinan Januari karena berkaitan dengan penganggaran di akhir tahun,” ujarnya.
Perlu diketahui enam OPD yang belum memiliki pimpinan definitif meliputi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop-UMPP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perhubungan.
Selain enam kepala OPD, mutasi juga akan mencakup jabatan lain seperti kepala bagian, camat, lurah, hingga pejabat struktural lainnya. Neni menegaskan, seluruh calon pejabat yang terpilih telah melalui tahapan seleksi dan asesmen sesuai regulasi.
“Semuanya sudah mempresentasikan yang terbaik dan sesuai kriteria. Dari yang bagus tentu ada yang paling pas dilihat dari pengalaman,” tuturnya.
Untuk posisi Sekretaris Kota (Sekkot), Neni menyatakan belum akan menetapkan pejabat definitif. Saat ini jabatan tersebut masih diisi oleh Pelaksana Tugas Sekkot Akhmad Soeharto.
“Sekkot belum dulu. Kita fokus kepala dinas dan jabatan lainnya,” ucapnya.
Diketahui, pengumuman hasil seleksi JPT Pratama tersebut tertuang dalam surat bernomor 32/Pansel-JPTP.Bontang/2025, yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi BKN tertanggal 10 Desember 2025 dan diterima panitia seleksi pada 13 Desember 2025. (*)
