Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe
SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memfokuskan upaya percepatan perbaikan dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak banjir besar di Aceh khususnya Aceh Tamiang.
Langkah ini dilakukan guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak segera terpenuhi khususnya wilayah yang sulit dijangkau.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rilisnya, Selasa (23/12/2025) mengatakan BNPB menjalankan peran sesuai mandatnya sebagai koordinator dukungan sumber daya nasional. Khususnya dalam penyaluran logistik dan dukungan operasional kebencanaan.
“Untuk wilayah Aceh kini menjadi prioritas. Semua sumber daya kekuatan dikerahkan, termasuk kekuatan TNI-Polri. Bukan hanya di Aceh Tamiang, namun daerah ini menjadi salah satu kabupaten paling terdampak parah sehingga semua kekuatan kita alihkan ke sini termasuk sebagiannya Aceh Utara,” katanya saat menggelar rapat evaluasi dengan Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi dan jajaran Forkopimda setempat, Senin (22/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto turut mempertanyakan kebutuhan mendesak bagi korban banjir besar yang terjadi pada 26 November 2025.
Baik itu alat berat, listrik, air bersih atau lainnya sebagai penunjang penanganan pasca bencana atau masa tanggap darurat.
“Tenda sudah kelihatan cukup banyak. Saya khawatir masih ada yang belum tertampung, makanya minta lagi jika masih terjadi kekurangan,” ujarnya.
Baca juga: 24 Jam Menembus Jalur Ekstrem, FORJIAS Antar Bantuan ke Dua Desa Terisolir di Aceh Tengah
Jika di tenda sudah tidak memungkinkan, kata dia, Bupati Aceh Tamiang diminta segera membangun hunian sementara (Huntara) untuk korban banjir.
“Untuk huntara ini sudah ada perintah juga, disamping BNPB, TNI, Polri namun juga Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu merealisasikan. Jadi nanti masyarakat yang tinggal di tenda, tidak mungkin balik ke rumah karena rusak berat, maka perlu segera dibangun hunian sementara,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi memastikan 14 titik lahan hak guna usaha (HGU) milik sejumlah perkebunan siap digunakan untuk pembangunan Huntara bagi korban bencana banjirm
“Kami sudah siapkan lahan perkebunan agar warga terdampak segera mendapatkan hunian layak dan tidak terlalu lama di pengungsian,” ujarnya.
Dia juga meminta kepada BNPB supaya menambah alat berat, cangkul, truk pengangkut dan alat pendukung lainnya supaya memudahkan petugas untuk memulihkan kembali kondisi daerah khususnya perkotaan.
Sehingga perputaran ekonomi di kabupaten itu bisa kembali normal seperti sedia kala.(*)