TRIBUNGORONTALO.COM – Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) mengeluhkan belum menerima bansos pada tahun 2025.
Namun, jangan khawatir. Pemerintah memastikan bahwa pada tahun 2026 berbagai program bantuan sosial kembali dicairkan dengan anggaran yang jauh lebih besar.
Pemerintah menyiapkan total perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Angka ini naik 8,6 persen dibanding proyeksi 2025 yang hanya Rp468,1 triliun.
Kenaikan anggaran ini menjadi sinyal kuat bahwa negara berkomitmen hadir untuk masyarakat rentan, sekaligus menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bansos bukan sekadar bantuan tunai, melainkan juga mencakup program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa lebih mandiri.
“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).
Pemerintah menekankan bahwa bansos 2026 diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, bansos juga disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar penerima tidak hanya mendapat bantuan konsumtif, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.
Skema perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif disiapkan agar bansos mampu merespons kondisi dinamis masyarakat, termasuk saat menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana alam.
Dengan strategi ini, bansos 2026 diharapkan tidak hanya menjadi jaring pengaman, tetapi juga pendorong ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Porsi terbesar anggaran perlinsos dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yakni sebesar Rp315,5 triliun.
Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi tulang punggung bansos dengan alokasi Rp28,7 triliun. Targetnya menjangkau 10 juta KPM.
Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga berlanjut dengan anggaran Rp43,8 triliun. Program ini ditujukan bagi 18,3 juta KPM untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp1,2 triliun untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan target 140,7 juta peserta.
BLT Desa senilai Rp6,5 triliun akan disalurkan kepada 1,8 juta KPM, sementara Rp7,9 triliun dialokasikan untuk atensi sosial dan penanganan bencana.
Subsidi Energi dan Non-Energi
Anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun. Subsidi ini menjaga harga BBM, listrik, dan LPG tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, subsidi non-energi sebesar Rp17,4 triliun diberikan untuk mendukung sektor transportasi, pangan, dan layanan dasar lainnya.
Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp37,5 triliun. Dana ini terbagi ke dalam tiga program utama.
Pertama, Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,5 triliun yang menyasar 21,1 juta siswa dari keluarga kurang mampu.
Kedua, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp17 triliun untuk membantu biaya pendidikan 1,2 juta mahasiswa.
Ketiga, program Sekolah Rakyat senilai Rp4,9 triliun yang akan dikembangkan di 200 lokasi.
Program-program ini diharapkan mencegah anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas.
Kesehatan: Memperluas JKN
Sektor kesehatan mendapat perhatian besar dengan anggaran Rp69 triliun.
Sebesar Rp66,5 triliun dialokasikan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang mencakup 96,8 juta peserta.
Sementara Rp2,5 triliun digunakan untuk subsidi iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, dengan target 49,6 juta peserta.
Melalui skema ini, pemerintah berupaya memastikan akses layanan kesehatan dasar tetap tersedia bagi masyarakat kurang mampu.
Selain bantuan langsung, RAPBN 2026 menekankan aspek pemberdayaan ekonomi dengan alokasi Rp86,2 triliun.
Sebesar Rp36,5 triliun digunakan untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan bagi 6,1 juta debitur.
Rp49,7 triliun dialokasikan untuk subsidi pupuk sebanyak 9,6 juta ton, guna mendukung produktivitas sektor pertanian.
Sri Mulyani menegaskan bahwa besarnya alokasi bansos merupakan bentuk nyata kehadiran negara.
“Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ringkasan Program Bansos 2026
Dengan total Rp508,2 triliun, bansos 2026 menjadi salah satu instrumen fiskal terbesar untuk menjaga kesejahteraan rakyat.
(TribunGorontalo.com/TribunKaltim.co)
