TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Para kandidat calon sekretaris daerah (Sekda) Provinsi NTB mengusung ide dan gagasan jika mereka terpilih.
Salah satunya diungkapkan Dr H Ahsanul Khalik alias AK.
Ia mengaku bila amanah dan kepercayaan tersebut diberikan kepada dirinya, maka ia sepenuhnya akan bekerja dengan berpijak pada tugas utama seorang sekda sebagai pembantu gubernur dan wakil gubernur.
"Fokus utamanya adalah memastikan bahwa triple agenda pembangunan Provinsi NTB tercapai," kata Khalik pada Tribun Lombok, Kamis (25/12/2025).
Triple agenda pembangunan NTB tersebut yakni percepatan penurunan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem nol tahun 2029, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata NTB yang mendunia.
"Tidak berhenti sebagai arah kebijakan, tetapi terakselerasi menjadi kerja nyata birokrasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak langsung hingga ke desa," katanya.
Dalam konteks tersebut, seorang sekda, kata Khalik, berperan strategis untuk memastikan seluruh kebijakan, anggaran, dan kinerja perangkat daerah bergerak dalam satu arah kebijakan dan satu sistem kerja pemerintahan.
Sehingga pembangunan daerah berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Untuk itu, program Desa Berdaya diposisikan sebagai delivery system utama Triple Agenda NTB, yaitu mekanisme pelaksanaan pembangunan yang memastikan kebijakan benar-benar sampai, bekerja, dan menghasilkan dampak nyata di tingkat tapak/akar.
"Pendekatan ini dijalankan melalui reformasi birokrasi yang berdampak serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap risiko bencana, mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi," katanya.
Baca juga: Rekam Jejak Calon Sekda NTB, Siapa Paling Layak Jadi Tangan Kanan Gubernur?
Atas dasar tersebut, lanjut Khalik, terdapat tiga ide, gagasan, dan inovasi kunci yang akan ia dorong apabila diamanahkan sebagai Sekda Provinsi NTB.
Pertama, integrasi kebijakan dan anggaran untuk percepatan penurunan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem nol tahun 2029.
Melalui Program Desa Berdaya, sekda sebagai ketua TAPD memastikan seluruh kebijakan, program, dan anggaran pemerintah daerah bertemu dan bekerja di desa-desa prioritas, khususnya desa kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Desa Berdaya menjadi titik temu intervensi lintas perangkat daerah dengan pendekatan berbasis data by name by address, sehingga perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar terintegrasi secara tepat sasaran," katanya.
Dalam kerangka reformasi birokrasi, perangkat daerah diarahkan bekerja lintas sektor dan lintas level pemerintahan dengan indikator kinerja berbasis dampak nyata penurunan kemiskinan, bukan sekadar serapan anggaran.
Kedua, penguatan ketahanan pangan berbasis desa yang tangguh bencana.
Ketahanan pangan NTB diperkuat dengan menjadikan desa sebagai basis produksi, distribusi, dan ketahanan pangan, yang terintegrasi dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Melalui Desa Berdaya, pemerintah daerah mendorong penguatan desa sentra produksi pertanian, perikanan, dan pangan lokal, integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir hingga pasar, serta penguatan cadangan pangan daerah.
Reformasi birokrasi diarahkan agar perangkat daerah bekerja secara kolaboratif dan adaptif terhadap risiko, sehingga kebijakan pangan tidak bersifat reaktif, melainkan preventif, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas sosial serta ekonomi daerah.
Ketiga, pengembangan pariwisata NTB yang mendunia, inklusif, dan berbasis desa.
Khlaik menegaskan, pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah yang berbasis desa dan komunitas, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan.
Melalui Desa Berdaya, penguatan desa wisata dan UMKM lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata berbasis komunitas.
Serta tata kelola destinasi yang aman bencana dan berkelanjutan menjadi satu kesatuan kebijakan.
"Reformasi birokrasi pariwisata diarahkan agar lebih lincah, kolaboratif, dan responsif terhadap risiko, sehingga iklim investasi terjaga dan kepercayaan wisatawan semakin kuat.
Ketiga ide, gagasan, dan inovasi tersebut dijalankan melalui peran sekda sebagai chief integrator dan penanggung jawab integrasi tata kelola pemerintahan daerah, dengan memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung.
"Melalui pendekatan ini, Program Desa Berdaya tidak hanya menjadi program pembangunan, tetapi menjadi mekanisme kerja pemerintahan daerah dalam mengorkestrasi intervensi lintas sektor dan lintas level pemerintahan," katanya.
Lebih lanjut, staf ahli gubernur ini menekankan, dengan dukungan birokrasi yang profesional, reformasi yang berdampak, serta tata kelola yang adaptif terhadap risiko, seluruh kebijakan diharapkan benar-benar bekerja di desa, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
"Dengan demikian, visi NTB Makmur Mendunia tidak hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat," tandasnya.
Saat ini proses seleksi calon sekda NTB masih berlangsung. Sebanyak 10 orang ikut dalam lelang jabatan tersebut. Mereka menjalani serangkaian tes di kantor BKN pusat.
Selain Khalik, kandidat lain yang ikut seleksi adalah Abdul Chair, Ahamd Saufi, Yusron Hadi, Jamaldudin Malady, Aidy Furqan, Najamuddin Amy, Fathurrahman, Wirawan, Taufik, dan Ahsanul Khalik.
