Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Polemik keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah terus menuai reaksi keras.

Kali ini, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, secara tegas menyatakan kegeramannya atas kondisi tersebut dan mendesak pemerintah daerah segera membayarkan gaji para tenaga honorer.

Fepi menilai, keterlambatan gaji yang dialami tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak bisa ditoleransi, mengingat keduanya merupakan garda terdepan dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.

“Saya geram dengan kondisi ini. Tenaga honorer Satpol PP dan petugas Damkar itu bekerja setiap hari, bahkan mempertaruhkan keselamatan mereka, tapi gajinya belum dibayarkan, apalagi sekarang sudah akhir tahun 2025,” tegas Fepi Suheri saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Jumat (26/12/2025).

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk segera mengambil langkah konkret dan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya minta Pemkab Bengkulu Tengah segera membayar gaji tenaga honorer Satpol PP dan petugas Damkar. Ini hak mereka dan tidak boleh ditunda-tunda,” katanya.

Menurut Fepi, persoalan regulasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak para tenaga honorer, terlebih sebagian dari mereka masih aktif bekerja di lapangan.

“Kalau memang ada kendala aturan, carikan solusinya. Jangan sampai para honorer menjadi korban dari kebijakan yang tidak tuntas,” ujarnya.

Menurutnya, aturan terkait pelarangan pengangkatan tenaga honorer sudah ada sejak tahun 2018 dan dikuatkan kembali pada tahun 2023 dengan keluarnya UU ASN.

"Sejak 2018 sudah ada larangan itu (pengangkatan tenaga honorer), tapi gaji masih bisa dibayarkan, kenapa sekarang malah tidak bisa dibayarkan," ucapnya.

Ia menegaskan, DPRD Bengkulu Tengah akan terus mengawal dan mengawasi penyelesaian persoalan ini hingga hak para tenaga honorer benar-benar dibayarkan.

“DPRD akan mengawasi secara ketat. Ini menyangkut keadilan dan kemanusiaan,” pungkas Fepi.

Baca juga: Pemkab Bengkulu Tengah Bakal Dudukkan Kades dan Camat Pondok Kubang