TRIBUNNEWS.COM - Aktor dan presenter, Denny Sumargo aktif menyoroti isu-isu politik dan sosial di Indonesia.
Ia kerap menyuarakan pandangan kritisnya, terutama melalui podcast dan media sosial.
Baru-baru ini, ia juga menyuarakan dan terlibat langsung dalam isu bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam acara Rosi yang tayang di Kompas TV, Densu sapaan akrab Denny Sumargo menyampaikan pandangannya terkait penanganan bencana hingga sudut pandangnya tentang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepada Rosianna Silalahi selaku pembawa acara Rosi, Densu menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang menurutnya semakin berjarak.
Ia menitipkan pesan agar pemerintahan Presiden Prabowo tidak sampai ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru memperlebar jurang kepercayaan publik.
"Titipan pesan adalah jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo akhirnya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu"
"Yang akhirnya membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi gap yang terlalu jauh," katanya, dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV, Jumat (26/12/2025).
Dikatakan Densu, persoalan utama yang saat ini terasa kuat yakni trust issue atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Karena aku melihat trust issue antara pemerintah dan masyarakat itu gap-nya sudah makin jauh," terangnya.
Suami Olivia Alan tersebut juga menyoroti pentingnya peran tim dan lingkaran terdekat Presiden Prabowo, khususnya terkait komunikasi publik.
Baca juga: Derita Korban Banjir Sumatra Belum Usai: Evakuasi Gagal, Lansia 90 Tahun Tewas Terseret Arus
Respons yang disampaikan ke masyarakat, kata Densu, baik langsung dari Prabowo maupun dari jajarannya, harus dievaluasi.
Sebab, katanya, hal itu akan mempengaruhi elektabilitas dan persepsi publik terhadap Presiden Prabowo.
"Karena setiap kali respons itu keluar itu mempengaruhi sekali elektabilitas daripada Pak Prabowo," jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Densu juga menyoroti soal respons pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatra.
Ia melihat kondisi di lapangan cukup memprihatinkan.
Terutama di Aceh, banyak daerah terdampak yang mengalami kerusakan parah dan terisolasi. Bahkan setelah sebulan bencana itu terjadi.
Namun, dari bencana ini, ada hal yang paling mengganggunya, yakni narasi yang berkembang di media sosial.
"Narasi di mana seolah-olah pemerintah itu enggak hadir. Narasi di mana seolah-olah pemerintah itu cuek, pemerintah itu tidak punya empati," kata Densu.
Padahal, faktanya, yang dia lihat, keterlibatan negara cukup nyata. TNI dan Polri turun langsung ke lapangan.
Pesawat dan helikopter milik TNI juga dikerahkan untuk membantu distribusi bantuan.
Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya juga turut hadir meninjau langsung ke titik lokasi bencana.
"Semuanya tuh ibaratnya turun ke sana," ucapnya.
Kendati demikian, ia tak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan.
Densu menyoroti soal kejelasan status bencana serta kecepatan dan ketegasan pemerintah dalam penanganan bencana Sumatra.
Baca juga: Denny Sumargo Bangun Posko Pemulihan untuk Korban Bencana Sumatera, Kirim Bantuan 5 Ton dari Jakarta
"Cuma yang aku memang lihat saat itu adalah kejelasan daripada status bencana alam ini dan tindakan yang harus diambil itu seperti kurang cepat dan tegas," ungkapnya.
Menurut ayah satu anak tersebut, penetapan status bencana nasional bukan hanya sekadar soal pengesahan administratif oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana respons cepat pemerintah dalam menjangkau wilayah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan.
"Narasi tentang status bencana nasional buat saya adalah narasi hanya tentang Bapak (Presiden) mau mengesahkan atau tidak."
"Tapi buat saya pribadi adalah respons yang harus Bapak lakukan saat itu bersama dengan stafnya harusnya bisa lebih berani untuk masuk ke daerah yang lebih jauh (terisolasi)," jelasnya.
Ia menuturkan, seharusnya pemerintah bisa lebih responsif terhadap laporan dan informasi yang beredar di media sosial.
Daerah yang belum tersentuh bantuan seharusnya bisa langsung dipantau dan segera dikirimi bantuan.
"Bapak kan punya semua keperluan itu. Maksudnya gini, udah nggak apa-apa deh nggak ada bencana nasional tapi segala sesuatu yang terjadi di sosmed itu menjadi pantauan," imbuhnya.
Densu juga menilai pentingnya pembentukan pusat komando atau crisis center di lokasi terdampak (ground zero).
Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan kejelasan mengenai langkah yang harus diambil, sekaligus merasakan kehadiran nyata pemerintah di tengah krisis.
"Oh ini ada daerah yang belum tersentuh, itu langsung kirim bantuan ke sana. Ini kita harus bergerak dan kalau perlu bikin pusat komando langsung di lokasi ibaratnya ground zero-nya ada di situ."
"Supaya apa? supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang mereka harus lakukan ke depan dan pemerintahnya hadir seperti apa," tandasnya.
Densu menegaskan, secara umum langkah pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra sudah berada di jalur yang benar.
Namun, ia menekankan peningkatan kecepatan, kejelasan koordinasi, dan respons yang lebih sigap.
"Jadi menurut aku, apa yang pemerintah lakukan sudah benar. cuma apa yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kecepatan dan responsnya bisa lebih jelas dan cepat," urainya.
(Tribunnews.com/Lusi)
