TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 untuk seluruh wilayah Indonesia.
Penetapan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi landasan terbaru dalam kebijakan pengupahan nasional.
Sesuai regulasi tersebut, batas akhir pengumuman UMP ditetapkan paling lambat 24 Desember 2025, sementara pemberlakuannya efektif mulai 1 Januari 2026.
UMP sendiri merupakan standar upah minimum yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Adapun bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun, ketentuan upah mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan, yang disusun berdasarkan jabatan, masa kerja, dan kompetensi.
Baca juga: Daftar UMP 2026 di Indonesia, Ada 13 Provinsi yang Lebih Tinggi dari Kaltim, termasuk Sulsel
Secara nasional, kenaikan UMP 2026 berada pada rentang 2,7 persen hingga 9 persen.
Besaran ini tidak ditetapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta formula pengupahan yang diatur dalam PP 49/2025.
Inflasi menjadi salah satu faktor penting karena mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Formula pengupahan terbaru dirancang agar kenaikan upah tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Posisi Kalimantan Timur dalam Peta UMP Nasional 2026
Dalam daftar resmi UMP 2026, Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan upah minimum sebesar Rp3.762.431, atau naik sekitar 5,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perbandingan UMP di Pulau Kalimantan
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, posisi UMP Kalimantan Timur berada di urutan kedua tertinggi.
Provinsi dengan UMP tertinggi di Kalimantan pada 2026 adalah Kalimantan Utara, dengan besaran Rp3.775.243, naik sekitar 5,45 persen.
Sementara itu, Kalimantan Selatan menetapkan UMP sebesar Rp3.725.000, disusul Kalimantan Tengah sebesar Rp3.686.138.
Di posisi terbawah di Pulau Kalimantan terdapat Kalimantan Barat, dengan UMP 2026 sebesar Rp3.054.552.
Perbedaan ini menunjukkan variasi kondisi ekonomi dan tingkat biaya hidup antarprovinsi di Kalimantan.
Wilayah dengan aktivitas industri besar dan biaya logistik tinggi cenderung menetapkan UMP lebih tinggi.
UMP Tertinggi dan Terendah Secara Nasional
Secara nasional, DKI Jakarta kembali menempati posisi sebagai provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026, yakni Rp5.729.876, naik 6,17 persen.
Angka ini mencerminkan tingginya biaya hidup dan konsentrasi aktivitas ekonomi di ibu kota negara.
Di kawasan Indonesia Timur, Papua Selatan mencatatkan UMP tertinggi kedua secara nasional sebesar Rp4.508.850, disusul Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat.
Tingginya UMP di wilayah Papua umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta biaya distribusi barang yang relatif mahal.
Sebaliknya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah nasional, yakni Rp2.317.601, meski tetap mengalami kenaikan 5,77 persen.
Rendahnya UMP Jawa Barat tidak lepas dari struktur ekonomi yang didominasi sektor padat karya dan kebijakan penyesuaian upah yang lebih konservatif.
Perbandingan dengan Wilayah Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur
Di Pulau Jawa dan Bali, UMP berada di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp3,2 juta. Bali menetapkan UMP sebesar Rp3.207.459, sementara Jawa Timur Rp2.446.880 dan DI Yogyakarta Rp2.417.495.
Untuk wilayah Sumatera, Bangka Belitung mencatat UMP tertinggi sebesar Rp4.035.000, disusul Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau.
Provinsi-provinsi di Sumatera ini memiliki UMP yang mendekati atau bahkan melampaui Kalimantan Timur, terutama daerah dengan sektor industri dan pertambangan kuat.
Sementara di Indonesia Timur, Papua Selatan, Papua, dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan UMP paling tinggi di luar Jakarta, menandakan tantangan ekonomi dan sosial yang masih perlu diimbangi dengan kebijakan upah yang adaptif.
Adapun Provinsi Aceh hingga saat ini masih menunggu pengumuman resmi karena proses sinkronisasi akhir.
Provinsi Papua Pegunungan hingga kini juga belum mengumumkan besaran UMP 2026 secara resmi.
Berikut daftar UMP 2026 di 36 provinsi di Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com:
UMK di Kalimantan Timur
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud resmi mengumumkan Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten tahun 2026.
Pengumuman ini tertuang dalam surat dengan nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025 tertanggal 24 Desember 2025.
Baca juga: UMK Bontang 2026 Diusulkan Naik 0,5 Persen Jadi Rp3,79 Juta
Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, UMK di Bontang yang kenaikannya paling kecil.
UMK-nya hanya naik Rp19.468. Tahun 2025 lalu UMK Bontang Rp 3.780.012,66, tahun ini menjadi Rp3.799.480,00.
Sementara itu kenaikan UMK terbesar berada di Kutai Timur (Kutim) dengan kenaikan Rp323.616.
Tahun lalu UMK Kutim Rp3.743.820 kini menjadi Rp4.067.436,00.
Berikut ini Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026:
Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.762.431,00.
1. UMK Bontang 2026 sebesar Rp3.799.480,00 (naik Rp19.468)
2. UMK Balikpapan 2026 sebesar Rp3.856.694,43 (naik Rp155.185,75)
3. UMK Samarinda 2026 sebesar Rp3.983.882,00 (naik Rp259.444,80)
4. UMK Kutai Kartanegara 2026 sebesar Rp3.991.797,00 (naik Rp225.417,81)
5. UMK Kutai Barat 2026 sebesar Rp4.231.617,40 (naik Rp279.383,42)
6. UMK Kutai Timur 2026 sebesar Rp4.067.436,00 (naik Rp323.616)
7. UMK Penajam Paser Utara 2026 sebesar Rp4.181.134,00 (naik Rp223.788,11)
8. UMK Paser 2026 sebesar Rp3.776.998,06 (naik Rp185.432,53)
9. UMK Berau 2026 sebesar Rp4.391.337,55 (naik Rp309.961,24)
10 UMK Mahakam Ulu 2026 mengikuti UMK Kutai Barat karena belum ada Dewan Pengupahan di Mahulu.
Baca juga: Disepakati Semua Pihak, UMK Paser 2026 Diusulkan Naik jadi Rp3,77 Juta
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026
1. Bontang
2. Balikpapan
3. Samarinda
4. Kutai Kartanegara
5. Kutai Timur
6. Paser
7. Penajam Paser Utara
8. Berau
Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan bersangkutan.
Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan Skala Upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebagaimana angka I dan II berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026," demikian bunyi surat resmi yang ditandatangani Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
