Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Eskalasi konflik antar pemuda yang pecah di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon pada Jumat (26/12/2025) memicu reaksi keras dari aparat keamanan dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Bentrokan yang telah mengakibatkan sedikitnya 10 orang mengalami luka-luka ini mendorong kepolisian untuk mengambil langkah represif demi memutus rantai kekerasan di wilayah tersebut.
Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi memberikan toleransi bagi para perusuh.
Dalam keterangan pers usai pertemuan darurat bersama Forkopimda di Mapolda Maluku.
Brigjen Thobroni menyatakan bahwa setiap individu yang tertangkap tangan membawa senjata tajam (sajam) dan diduga kuat akan digunakan untuk aksi tawuran akan langsung dikenakan upaya paksa atau pengamanan secara hukum.
"Kami juga akan melakukan langkah tegas kepada siapa saja yang tertangkap tangan membawa sajam yang menurut penilaian kami akan digunakan untuk aksi tauran maka akan dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Ini untuk ketertiban masyarakat," ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima TribunAmbon.com, Sabtu (27/12/2025).
Baca juga: Segelas Es Kopi di Wisuda UIN A. M Sangadji Ambon 2025: Langkah Awal Rucosta Coffee Menuju Publik
Baca juga: Wisuda Perdana, UIN A. M Sangadji Ambon Lahirkan 527 Sarjana dan Magister
Langkah tegas ini diambil semata-mata untuk menjamin ketertiban dan rasa aman masyarakat.
Saat ini, kekuatan besar telah dikerahkan ke titik konflik dengan menyiagakan lebih dari 300 personel Polri yang didukung penuh oleh jajaran TNI dari Kodam XV/Pattimura.
"Saat ini personel Polri yang telah kami geser ke TKP sejumlah 300 lebih. Kami dibantu rekan-rekan TNI yang selalu siap kapan saja memberikan dukungan kepada kami," kata Wakapolda.
Selain melakukan pengamanan di lokasi, Polda Maluku juga tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama di balik bentrokan tersebut.
Pemerintah Daerah Tak Ingin Kejadian Berulang
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang hadir bersama jajaran pimpinan daerah termasuk Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, hingga tokoh agama dari MUI Maluku, menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap konflik yang terjadi.
Gubernur mengakui bahwa bentrokan di sekitar lingkungan kampus ini merupakan peristiwa yang kerap berulang, sehingga diperlukan penyelesaian yang tuntas dan permanen.
Hendrik Lewerissa mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian yang telah bersiaga di lapangan.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin merusak stabilitas kamtibmas di Kota Ambon.
"Jangan mudah terprovokasi dan terhasut oleh informasi yang belum pasti kebenarannya yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ajaknya.
Gubernur menekankan pentingnya menjaga tali persaudaraan dan toleransi antar sesama anak Maluku.
Menurutnya, keamanan adalah tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diharapkan lebih peka terhadap situasi di lingkungan masing-masing.
Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah pemasangan CCTV secara mandiri oleh warga.
Keberadaan rekaman kamera pengawas dinilai memiliki manfaat besar untuk membantu aparat kepolisian bergerak cepat dalam melakukan penegakan hukum jika terjadi peristiwa pidana di masa mendatang.
"Memasang kamera CCTV secara mandiri juga memiliki manfaat yang besar jika terjadi suatu peristiwa maka lewat rekaman CCTV inilah aparat kepolisian akan bisa bergerak cepat melakukan langkah-langkah penegakan hukum," ungkapnya.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh perwakilan warga dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan para sesepuh daerah.
Kehadiran berbagai unsur tokoh masyarakat, pejabat utama Polda, hingga Wali Kota Ambon ini menjadi simbol komitmen bersama bahwa stabilitas keamanan adalah prioritas utama yang harus dijaga demi kelangsungan hidup masyarakat yang damai di Maluku. (*)
