TRIBUN-TIMUR.COM - Upaya Pemerintah Indonesia menghadirkan Kampung Haji Indonesia di kawasan Takher, Makkah, Arab Saudi, kini akhirnya terealisiasi. 

Megaproyek strategis ini diawali dengan akuisisi Hotel Novotel Takher serta lahan seluas lima hektare oleh Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) dengan mitra pengembang lokal Thakher Development Company (TDC), atas instruksi langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kampung Haji Indonesia dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Kompleks Hotel Novotel Takher yang terdiri dari 3 menara telah siap menampung jamaah pada musim haji 2026. 

Dengan total 1.461 kamar, hotel ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 4.383 jamaah.

Ke depan, pemerintah berencana membangun 13 menara tambahan di lahan sekitar, sehingga total kapasitas kawasan ini mencapai 24 ribu jamaah.

Kampung Haji Indonesia tidak hanya sekadar tempat menginap, tetapi juga area terintegrasi yang dilengkapi dengan restoran berkapasitas 500 orang di setiap menara.

Ada pula 7 ruang pertemuan (meeting room) untuk operasional haji, pusat kebugaran dan musala terpisah bagi laki-laki dan perempuan.

Aksesibilitas prima, yakni hanya 15 menit berjalan kaki ke Masjidil Haram atau 3 menit menggunakan bus via Jembatan Alhujun yang dijadwalkan rampung akhir 2026.

Thakher City merupakan kawasan terpadu yang berlokasi sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram di Makkah.

Realisasi Kampung Haji Indonesia diapresiasi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin itu menekankan, selama ini anggaran haji yang mencapai puluhan triliun rupiah menguap begitu saja untuk biaya sewa properti ke pihak asing.

"Selama puluhan tahun kita hanya menjadi penyewa. Dengan akuisisi ini, kita melakukan transformasi besar dari belanja konsumtif menjadi investasi produktif. Kepemilikan aset ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi haji kita di Tanah Suci," kata Erwin Aksa, mantan Ketua Umum BPP Hipmi, dalam siaran persnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (29/12/2025).

Baca juga: Pemerintah Target Turunkan Biaya Haji 2026, Erwin Aksa Optimis Penyelenggaraan Profesional

Sebagai legislator berlatar pengusaha, Erwin melihat adanya multiplier effect yang besar.

Selain menekan fluktuasi biaya sewa yang berdampak pada stabilitas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), aset ini juga menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Indonesia—mulai dari makanan hingga bumbu olahan—ke dalam rantai pasok ekosistem hotel tersebut.

Mengingat Indonesia mengirimkan hingga 1,2 juta jemaah umrah per tahun, potensi pendapatan di luar musim haji dinilai sangat menjanjikan.

Namun, Erwin mengingatkan agar pengelolaan dilakukan secara profesional.

"Perlu manajemen pengelolaan hotel yang profesional bertaraf internasional dengan melibatkan BUMN perhotelan serta memastikan layanan hotel setara bintang lima," kata putra sulung pengusaha dan founder Bosowa Corporindo, Aksa Mahmud itu.

Baca juga: Anggota Komisi VIII Erwin Aksa DPR Dorong Penguatan Tata Kelola Haji Lewat UU Baru

Ia juga mengusulkan agar keuntungan dari pengelolaan ini diinvestasikan kembali untuk menambah aset di Madinah, sehingga seluruh rantai akomodasi dapat dikendalikan mandiri oleh Indonesia.

Erwin menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal proyek ini agar memberikan manfaat nyata bagi jemaah dan negara.

“Kami di Komisi VIII akan mengawal aspek legalitas dan keberlanjutan investasi ini. Target kita jelas: jemaah mendapatkan fasilitas terbaik dengan harga yang lebih rasional, dan negara mendapatkan nilai tambah ekonomi yang terus bertumbuh,” tuturnya.

Gagasan membuat Kampung Haji Indonesia muncul dari Presiden Prabowo setelah melihat tingginya angka jamaah yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji.

Pada musim haji 2025, tercatat 447 jemaah Indonesia wafat di Tanah Suci, sebagian besar akibat faktor kesehatan.

Pemerintah Indonesia "gercep".

Awal Agustus 2025 lalu, Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia bersama Kepala BP Haji (sekarang Menteri Haji dan Umrah) Mochamad Irfan Yusuf melakukan survei ke delapan plot tanah yang direkomendasikan otoritas Saudi.

Pada Desember 2025, dilakukan akuisi Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel yang beroperasi dengan 1.461 kamar, serta empat belas bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare.(*)