TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk berhenti pencitraan di media sosial.
"Stop pencitraan melalui sosial media, belajarlah dari Presiden terdahulu yang kuat karena sosial media," kata Said Iqbal saat memimpin aksi buruh di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
"Belajarlah dari Gubernur yang di Jawa Barat sekarang terjerembab, yang dulu diagung-agungkan karena kuat di sosial media," sambungnya.
Said Iqbal menegaskan, pemimpin seharusnya memegang teguh ucapannya dan tidak memanfaatkan jumlah pengikut di media sosial untuk membangun narasi seolah-olah aspirasi buruh telah terpenuhi.
"Stop pencitraan dan kata buruh Jawa Barat jangan berbohong, karena pemimpin itu yang dipegang adalah ucapannya.
Dan jangan mentang-mentang punya pengikut 8 juta orang lebih, dijadikan alat untuk propaganda bahwa seolah-olah aspirasi buru sudah dipenuhi," ujar Said Iqbal.
Pria yang juga menjabat Presiden Partai Buruh itu mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Buruh mendesak agar Gubernur Jawa Barat mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota yang sebelumnya direkomendasikan oleh para bupati dan wali kota.
Ia menilai, keputusan pemerintah provinsi yang mencoret, menghilangkan, bahkan mengurangi seluruh rekomendasi UMSK tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi buruh di daerah.
“Hentikan kebohongan itu. Semua rekomendasi di 19 kabupaten dan kota dicoret, dihilangkan, dikurangi,” pungkasnya.
Said Iqbal mengklaim bahwa Selasa (30/12/2025) esok, puluhan ribu buruh dari Jawa Barat akan mengfelar aksi di Istana Negara untuk menyuarakan akan tuntutan tersebut.
Aksi tersebut sebagai bentuk tekanan politik agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera meninjau ulang kebijakan UMSK.
“Besok tanggal 30 Desember 2025, kami akan melakukan aksi. Sementara ini catatannya sekitar 10.000 motor akan bergerak dari berbagai daerah menuju Jakarta,” kata Said Iqbal.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan justru menurunkan daya beli buruh.
“Penetapan UMP Rp 5,73 juta ini bukan naik, tapi nombok. Karena nilainya lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sudah ditetapkan BPS, selisihnya sekitar Rp 160 ribu," kata Said Iqbal saat memimpin aksi buruh di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
"Artinya buruh Jakarta nombok,” sambungnya.
Menurutnya, jika dihitung menggunakan upah riil, buruh Jakarta justru mengalami penurunan pendapatan.
Dijelaskannya, upah riil dihitung dari upah nominal dibandingkan dengan indeks harga konsumen.
“Siapa bilang upah buruh naik? Kalau pakai hitungan upah riil, buruh DKI Jakarta justru turun karena harga barang melampaui kemampuan upah yang diterima,” tegasnya.
Buruh, kata Said Iqbal, menuntut agar Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 5,89 juta, sesuai nilai Kriteria Hidup Layak (KHL) versi Badan Pusat Statistik (BPS).
Alasan kedua penolakan UMP tersebut adalah ketimpangan dengan daerah penyangga.
Said Iqbal mempertanyakan logika ketika UMP buruh Jakarta lebih rendah dibanding Bekasi dan Karawang.
“Apakah masuk akal buruh yang bekerja di gedung pencakar langit, bank-bank besar, dan kantor pusat perminyakan upahnya lebih rendah dari buruh pabrik panci di Karawang atau pabrik plastik di Bekasi?” ujarnya.
Ia menyebut UMP Bekasi dan Karawang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta yang lebih tinggi dibanding Jakarta.
Alasan ketiga, insentif yang dijanjikan Pemprov DKI dinilai tidak bisa dijadikan bagian dari upah minimum karena tidak diterima seluruh buruh.
“Insentif itu dibatasi kuota karena tergantung APBD. Di satu pabrik di Cilincing dan Pulo Gadung, dari 300 karyawan hanya 15 orang yang menerima insentif. Itu hanya 5 persen,” jelas Said Iqbal.
Ia menegaskan insentif bersifat bantuan sosial, bukan bagian dari komponen UMP.
Selain itu, Said Iqbal juga membandingkan UMP Jakarta dengan kota-kota internasional.
Menurutnya, jika dikonversi ke dolar AS, UMP Jakarta hanya sekitar 400 USD, masih lebih rendah dibanding Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, hingga Hanoi.
“Keputusan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” katanya.
Said Iqbal memastikan aksi buruh akan terus berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.
“Hari ini kita mulai aksi awal, nanti habis tahun baru kita aksi lagi. Buruh bisa aksi kapan saja, sampai Gubernur menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 5,89 juta,” paparnya.
