TRIBUNNEWSDEPOK-Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik permintaan tambahan dana bencana yang lambat oleh kementerian dan lembaga terkait.
Kritik itu disampaikan oleh Purbaya saat rapat dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar Selasa (30/12/2025).
Purbaya mengatakan, pihaknya Kementerian Keuangan RI selama ini sebenarnya sudah menunggu instansi terkait yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera meminta dana alokasi bencana tambahan.
Namun kata Purbaya, pihaknya belum juga mendapatkan permohonan dana tambahan tersebut.
Hal ini pun disesalkan Purbaya lantaran rapat baru digelar hanya dua hari sebelum tahun 2025 habis.
Sebab kata Purbaya, apabila dana diminta tahun 2026 maka akan lebih rumit lagi karena pembukuan keuangan sudah berganti.
"Saya agak nyesal pertemuannya baru sekarang padahal kalau minta sebelum-sebelumnya bisa dipercepat Pak," jelas Purbaya seperti dimuat Youtube Tv Parlemen.
Purbaya mengaku pernah ditegur Istana terkait dengan penyaluran bencana.
Namun kata Purbaya, pihak Kementerian Keuangan RI sudah menyiapkan dana sehingga tinggal menunggu permintaan BNPB.
Purbaya menyebut pihaknya hanya bisa memberikan dana tambahan tersebut kepada BNPB.
Baca juga: Empati Korban Bencana Sumatera, Wali Kota Depok Larang Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru 2026
Sebab apabila diberikan ke lembaga atau kementerian lain maka verifikasinya akan sulit.
Saat ini kata Purbaya, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera.
Purbaya pun menyayangkan permohonan dana penanganan bencana Sumatra yang cukup sedikit yakni hanya Rp650 miliar. Padahal pihaknya sudah menyiapkan dana lebih dari itu.
Hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun.
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkasnya.
Purbaya pun menantang BNPB untuk bisa menghabiskan dana tersebut sebelum tahun 2025 berganti.
Selain itu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp268 miliar kepada 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten kota dan Rp20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” jelas Menteri Keuangan.
