TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus menunjukan tren positif selama 2025 berdasarkan survei nasional maupun internasional.
Hal ini dikatakan Listyo Sigit dalam membuka kegiatan rilis akhir tahun Polri 2025 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).
Listyo Sigit mengatakan capaian yang didapat merupakan hasil kerja keras dan juga dukungan masyarakat sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.
Sekretaris Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Arip Muztabasani mengatakan kegiatan rilis kinerja Polri tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga nilai strategis dalam memperkuat relasi antara institusi negara dan publik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi.
Arip juga menyebut dalam perspektif akademik dan tata kelola pemerintahan modern, rilis kinerja merupakan instrumen penting untuk membangun public trust.
Oleh karena itu, langkah Polri dalam menyampaikan capaian, evaluasi program, serta arah kebijakan institusional sepanjang tahun 2025 patut dipandang sebagai ikhtiar serius menuju penguatan institusi penegak hukum yang adaptif terhadap tuntutan demokrasi dan perubahan sosial.
“Keberanian Polri membuka ruang evaluasi publik perlu terus diapresiasi dan didorong agar menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan. Transparansi bukan semata kewajiban administratif, melainkan fondasi moral institusi dalam membangun legitimasi sosial,” kata Arip Muztabasani, Rabu (31/12/2025).
“Semakin terbuka sebuah institusi terhadap kritik, semakin kuat pula kepercayaan publik yang dapat dibangun,” sambungnya.
Namun demikian, dia meyakini bahwa optimalisasi kinerja Polri tidak cukup hanya direpresentasikan melalui indikator kuantitatif dan capaian statistik.
Secara ilmiah, evaluasi kinerja kepolisian juga harus mencakup dimensi kualitatif yang lebih substantif, seperti rasa keadilan yang dirasakan masyarakat, konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta profesionalisme aparat di tingkat pelaksanaan.
“Di titik inilah refleksi kritis menjadi penting, bukan untuk melemahkan institusi, tetapi justru untuk memperkuatnya,” ungkapnya.
Arip menjelaskan, BEM PTNU secara persuasif mendorong agar rilis kinerja Polri ke depan semakin progresif dengan menghadirkan evaluasi yang lebih jujur dan komprehensif, termasuk pengakuan atas tantangan internal dan keterbatasan struktural yang masih dihadapi.
Sebab, pengakuan atas kekurangan bukanlah bentuk kegagalan, melainkan prasyarat utama bagi reformasi institusional yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
“Kami juga mengajak Polri untuk terus meneguhkan paradigma penegakan hukum yang humanis, presisi, dan berkeadilan. Pendekatan ini penting agar hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen koersif negara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak warga negara dan penjaga keadaban publik,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, Polri akan semakin dipandang sebagai institusi sipil yang profesional, responsif, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.
Sebagai elemen mahasiswa dan bagian dari civil society, BEM PTNU menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Polri.
Baca juga: Momen Haru Rilis Akhir Tahun Polri 2025, Kapolri Doakan Korban Bencana dan Anggota yang Wafat
“Dukungan akan selalu diberikan terhadap langkah-langkah pembenahan dan inovasi institusional, sementara kritik akan tetap disampaikan secara objektif, akademik, dan bertanggung jawab demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat,” tandasnya.
