TRIBUN-SULBAR.COM, ​MAMUJU – Menutup kalender kerja tahun 2025, Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Evaluasi Akhir Tahun secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (31/12).

Rapat ini berfokus pada evaluasi capaian kinerja sepanjang tahun 2025 serta perumusan langkah strategis untuk menghadapi tantangan tahun 2026.

​Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), Hidayat Yasin, serta dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Juani, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Wardi, dan jajaran staf Divisi Pelayanan Hukum.

Baca juga: Hadapi 2026, Divisi P3H Kemenkum Sulbar Akan Lakukan Sejumlah Strategi Peningkatan Kinerja

​Dalam arahannya, Kadiv Yankum Hidayat Yasin memaparkan hasil diskusi Panel Komisi 2 (Bidang AHU) dan Panel Komisi 3 (Bidang KI) dari Rapat Pengendalian Kinerja Semester II Kementerian Hukum.

​"Fokus utama kita ke depan adalah penguatan koordinasi antara pusat dan wilayah. Kualitas layanan AHU harus ditingkatkan melalui dukungan lintas direktorat, sementara untuk Kekayaan Intelektual, kita dituntut untuk lebih masif dalam penegakan hukum, peningkatan PNBP, serta perlindungan Indikasi Geografis di daerah," tegas Hidayat.

​Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Juani, menanggapi arahan tersebut dengan memaparkan rencana kerja yang lebih terukur.

Ia berkomitmen untuk mendorong pembentukan sentra KI dan peningkatan pendaftaran merek kolektif di Sulawesi Barat.

​"Kami akan melakukan pemetaan awal sesuai arahan Dirjen KI untuk memastikan kebijakan pusat dapat terimplementasi secara berkelanjutan di wilayah, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta," ujar Juani.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang AHU, Wardi, menyatakan kesiapan jajarannya untuk memperkuat sinergi unit kerja.

Fokus Bidang AHU adalah mengoptimalkan peran Kantor Wilayah agar pelayanan publik di bidang hukum dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

​Sebagai langkah konkret, Divisi Pelayanan Hukum akan segera menyusun rencana aksi tahun 2026 yang terintegrasi. Hal ini mencakup:

​Pemetaan awal terhadap seluruh arahan Direktur Jenderal.

​Penyesuaian program dengan indikator kinerja (IKU) terbaru.

​Mekanisme monitoring berkala untuk memastikan seluruh target tercapai secara terukur.

Menutup pelaksanaan kegiatan itu, Kadiv Yankumenyampaikan harapan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto untuk berkomitmen membawa Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mencapai prestasi yang lebih baik di tahun mendatang.(*)