TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Sebanyak 165 orang masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sementara untuk korban jiwa akibat banjir bandang tersebut, berdasarkan data sementara yang terbaru dari BNPB, kini total di 3 provinsi itu bertambah mencapai 1.157 jiwa.
Update data terbaru itu disampaikan BNPB per Kamis (1/1/2026).
Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dengan aliran air sangat deras, biasanya membawa lumpur, batu, kayu, dan material lain, sehingga menimbulkan kerusakan parah.
Banjir bandang umumnya disebabkan oleh hujan lebat di daerah hulu, jebolnya bendungan alami, longsor yang menutup aliran sungai, atau kerusakan kawasan hutan. Kejadiannya berlangsung cepat dan sulit diprediksi, sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, korban meninggal dunia terbanyak di Aceh mencapai 530 orang, disusul Sumut 365 orang dan Sumbar 262 orang.
"Total rekapitulasi korban jiwa meninggal dunia dari 1.154 jiwa per kemarin, menjadi per hari ini 1.157 jiwa," papar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, dikutip dari YouTube BNPB, Kamis.
"Operasi pencarian masih terus dilakukan sampai kita mengupayakan jumlah korban atau daftar nama-nama yang masih masuk dalam daftar pencarian orang itu berkurang seminimal mungkin," sambungnya.
Sementara untuk korban hilang masih ada 165 orang, dengan rincian 31 orang di Aceh, 60 orang di Sumut, dan 74 orang di Sumbar.
Kemudian, jumlah pengungsi ada sebanyak 380.360 orang.
Terbanyak di Aceh, yakni ada 365.655 orang, disusul Sumut sebanyak 13.770 orang, dan Sumbar 9.935 orang.
Sebagai catatan, jumlah korban tewas dapat berubah seiring proses pencarian yang dilakukan petugas dan masyarakat.
Pemerintah saat ini masih terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak.
Sejauh ini, diketahui sudah ada 23 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.
Total ada 6 daerah di Aceh, 8 daerah di Sumut, dan 9 daerah di Sumbar.
Baca juga: Kadis di Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Alam Rp 1,5 Miliar
Sementara 7 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam proses penetapan status transisi darurat ke pemulihan, yakni 1 daerah di Aceh, 5 daerah di Sumut, dan 1 daerah di Sumbar, sebagai berikut:
Untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana, DPR memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh.
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini (Aceh). Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama itu diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
“Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujar Dasco.
Dasco juga menegaskan bahwa rapat koordinasi yang digelar ini untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus.
“Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” pungkasnya.
Great Institute juga mendukung langkah DPR membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera dan berkantor di Aceh tersebut.
Sebab, Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pembentukan Satgas tersebut merupakan langkah strategis dan responsif atas situasi kebencanaan di Sumatera.
Hal tersebut, sekaligus menjadi tindak lanjut dari keputusan Presiden Prabowo Subianto pada pekan sebelumnya.
“Riset kami berbasis mesin big data menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penanganan bencana di Sumatera."
"Pembentukan Satgas Pemulihan Sumatera ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Sudarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Sudarto juga mendukung peran DPR yang diprakarsai oleh Dasco, yang dinilainya aspiratif dan relevan dengan kondisi sosial politik terkini di wilayah terdampak.
Keberadaan Satgas yang berkantor langsung di Aceh itu pun diharapkan mampu menurunkan tensi ketegangan di masyarakat.
Sekaligus memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran negara yang sempat menurun akibat mispersepsi dan lemahnya koordinasi dalam beberapa waktu terakhir.
“Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya menunjuk juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana, sehingga masyarakat merasa negara benar-benar hadir,” ujarnya.
