BANGKAPOS.COM - Download KUHP dan KUHAP Baru Resmi dari Website Pemerintah, Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru mulai Jumat, 2 Januari 2026.
Aturan hukum baru ini telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlaku secara nasional sebagai pedoman hukum pidana yang menggantikan regulasi lama.
Masyarakat kini sudah bisa mengunduh file resmi KUHP dan KUHAP terbaru langsung dari website pemerintah, tepatnya melalui laman JDIH Setneg RI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penandatanganan KUHAP dilakukan pada pertengahan Desember 2025 dan kini telah memiliki nomor undang-undang resmi.
Pemberlakuannya dilakukan secara bersamaan dengan KUHP baru untuk memastikan sinkronisasi hukum di Indonesia.
Dengan mulai berlakunya aturan ini, masyarakat diimbau untuk memahami isi dan perubahan penting yang tertuang dalam KUHP dan KUHAP terbaru agar tidak salah dalam penerapan hukum.
Lantas, bagaimana cara download KUHP dan KUHAP terbaru 2026 secara resmi dan aman? Berikut link unduhan resmi dari pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat umum.
"Ya, kurang lebih (pertengahan Desember)," ucapnya usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Prasetyo juga memastikan KUHAP yang baru telah resmi memiliki nomor undang-undang.
"Ya (sudah resmi punya nomor undang-undang)," tuturnya.
Kemudian, pemberlakukannya akan dilakukan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026.
"Ya (berlaku bersamaan)," kata dia.
Lantas bagaimana masyarakat umum bisa mengakses serta membaca KUHP baru dan KUHAP baru yang berlaku hari ini?
File KUHP dan KUHAP hasil perubahan bisa didapatkan melalui laman JDIH Setneg RI.
Berikut link download file KUHP dan KUHAP
>>> KUHP Baru <<<
>>> KUHAP Baru <<<
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru pada 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional.
Setelah puluhan tahun menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial, Indonesia kini memiliki perangkat hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, UUD 1945, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
Namun, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Adang Daradjatun mengingatkan, keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru tidak cukup hanya diukur dari pergantian norma hukum.
Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Polri, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan.
"Harapannya kedepan KUHP dan KUHAP baru akan membawa perubahan paradigma yang fundamental," kata Adang kepada wartawan, Senin.
Mantan Wakapolri tersebut menjelaskan bahwa KUHP dan KUHAP baru membawa pendekatan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata represif.
Sistem hukum pidana ke depan lebih menekankan prinsip ultimum remedium, keadilan restoratif, pidana alternatif non-pemenjaraan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).
Perubahan ini, kata Adang, menuntut aparat penegak hukum untuk meninggalkan pola lama yang berorientasi pada penghukuman semata.
Tanpa kesiapan yang memadai, ia menilai penerapan KUHP dan KUHAP baru justru berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan, disparitas penegakan hukum, hingga ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, kesiapan APH harus dimaknai secara menyeluruh, maksimal dan efektif," katanya.
Adang menekankan setidaknya ada tiga aspek utama yang harus dipersiapkan aparat penegak hukum.
Pertama, kesiapan konseptual dan pemahaman substansi hukum.
APH tidak cukup hanya mengetahui bunyi pasal, tetapi juga harus memahami filosofi, tujuan, dan semangat pembaruan hukum pidana nasional agar penerapan norma tidak menyimpang dari cita-cita keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kedua, kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan.
Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang, terstruktur, dan seragam perlu menjadi prioritas utama.
Kurikulum di institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus disesuaikan dengan KUHP dan KUHAP baru.
Selain itu, harmonisasi peraturan internal dan pedoman teknis antar lembaga penegak hukum dinilai mutlak diperlukan guna mencegah perbedaan penafsiran.
Ketiga, kesiapan sistem dan budaya hukum. Menurut Adang, pembaruan hukum pidana menuntut perubahan cara pandang aparat, dari sekadar “penegak pasal” menjadi “penjaga keadilan”.
KUHP dan KUHAP baru menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir, bukan alat utama untuk menyelesaikan setiap persoalan sosial.
"Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan harus menjadi bagian dari budaya kerja aparat penegak hukum," ucapnya.
Adang menegaskan bahwa dalam masa transisi menuju pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi III, menjadi sangat penting.
Pemerintah bersama APH diminta memastikan seluruh peraturan pelaksana disusun tepat waktu, sosialisasi dilakukan secara masif, serta evaluasi kesiapan institusi dilaksanakan secara berkala dan transparan.
"Kami akan terus mengawal agar implementasi KUHP dan KUHAP baru tidak melenceng dari tujuan pembaruan hukum pidana nasional," katanya.
Adang menilai, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sejatinya merupakan momentum strategis untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, beradab, dan sesuai dengan jati diri bangsa.
Aparat penegak hukum diharapkan menjadi aktor utama dalam memastikan hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan keadilannya oleh masyarakat.
Jika kesiapan konsep, kelembagaan, budaya hukum, serta integritas aparat benar-benar terjaga, Adang optimistis KUHP dan KUHAP baru akan menjadi tonggak kemajuan hukum nasional.
Sebaliknya, tanpa kesiapan yang matang, pembaruan hukum pidana justru berisiko menjadi beban baru dalam penegakan hukum.
"Pilihan ada pada kita semua, terutama para penegak hukum sebagai garda terdepan keadilan," tandasnya.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Deni, Chaerul)
