TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Timur Mohammad Zakwan menilai bahwa insiden adanya korban jiwa saat 17 ekor gajah liar masuk area warga adalah masalah serius. 

Zakwan mengatakan bahwa Kades Braja Asri yang gugur pada 31 Desember 2025 saat menghalau gajah liar merupakan bagian dari masalah kompleks menyangkut konflik manusia-satwa.

Dia pun menyampaikan bahwa harus ada solusi yang realistis terkait masalah ini.

"Pendapat saya solusinya harus terpadu, berkelanjutan (tidak parsial) dan melibatkan para pihak (bukan reaksi sesaat)," katanya kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (2/1/2026).

Zakwan menjabarkan, ada beberapa solusi yang bisa dinilai realistis dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Seperti penerapan sistem peringatan dini melalui pemasangan GPS collar (kalung satelit) pada gajah liar beresiko tinggi, Alarm peringatan di 2 desa penyangga (Sirine, SMS blast, WhatsApp group siaga).

Kemudian menggandeng masyarakat untuk bersatu memangani dan memitigasi kejadian ini.

Salah satu contoh dengan penguatan desa penyangga.

Zakwan keberatan jika ada unsur atau pihak yang justru menyalahkan warga.

"Desa penyangga harus diperlakukan sebagai mitra konservasi, bisa melalui pelatihan mitigasi konflik satwa, Pembentukan Tim Respons Cepat Desa termasuk bantuan alat penghalau ramah satwa seperti kentongan, lampu Strobo dan mercon khusus," kata dia.

Lebih lanjut, Zakwan menyampaikan bahwa sekat alami koridor gajah juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghalau gajah liar masuk area warga.

Dengan membuat parit gajah, atau menanam tanaman tidak disukai gajah (cabai dan sereh wangi) serta larangan pembukaan lahan baru di jalur jelajah gajah.

Dan yang terpenting, Zakwan menyoroti adanya korban jiwa yang juga harus diperhatikan.

Pasalnya, korban jiwa adalah risiko terburuk yang terjadi jika terjadi konflik gajah liar dengan manusia, selain resiko kerugian materi.

"Asuransi konflik gajah, santunan cepat bagi korban luka atau meninggal, ganti rugi lahan dan rumah juga perlu menjadi pertimbangan sebagai upaya penanganan paska konflik," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)