BANGKAPOS.COM--Presiden Prabowo Subianto mengungkap peluang baru di balik upaya penanganan bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Provinsi Aceh.
Dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah di Aceh Tamiang, Prabowo menyampaikan bahwa material lumpur hasil pengerukan sungai dan pembersihan permukiman pascabencana ternyata menarik minat pihak swasta.
Informasi tersebut, kata Prabowo, ia terima langsung dari laporan para kepala daerah yang melihat potensi ekonomi dari lumpur yang selama ini dianggap limbah bencana.
Lumpur yang menumpuk di sungai, sawah, dan kawasan permukiman akibat banjir bandang justru dinilai memiliki nilai guna, baik untuk bahan urukan, reklamasi, maupun kebutuhan konstruksi tertentu.
“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik. Lumpur itu bisa dimanfaatkan di mana-mana, tidak hanya di sungai, tapi juga di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan,” ujar Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar Kamis (1/1/2026).
Menurut Presiden, pemanfaatan lumpur oleh pihak swasta tidak hanya membantu mempercepat proses normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan parah, tetapi juga dapat menjadi sumber manfaat ekonomi langsung bagi pemerintah daerah.
Ia bahkan mempersilakan apabila material tersebut dijual, sepanjang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Nanti juga bermanfaat itu kalau lumpurnya bisa dimanfaatkan, kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan. Langsung dinikmati oleh daerah-daerah. Gubernur, bupati juga jadi ada semangat sedikit kalau tahu begitu,” kata Prabowo disambut respons positif para kepala daerah yang hadir.
Bagi Prabowo, penanganan bencana tidak semata soal pemulihan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga harus memikirkan cara agar proses pemulihan tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Ia menilai pendekatan yang melibatkan sektor swasta secara terukur dapat mempercepat pemulihan sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengerahkan seluruh sumber daya dalam menangani dampak bencana banjir besar di Sumatera.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk bekerja secara maksimal dan tidak setengah-setengah.
“Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita. Jangan salah, ini pekerjaan besar. Kita harus serius dan cepat,” tegasnya.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah normalisasi sungai-sungai di Aceh yang mengalami kerusakan dan pendangkalan masif akibat bencana.
Prabowo bahkan telah menyetujui usulan agar normalisasi sungai dilakukan melalui jalur laut, sebuah pendekatan yang dinilai lebih efektif untuk wilayah-wilayah tertentu.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas bersama Presiden.
Sjafrie menjelaskan bahwa kondisi sungai di Aceh, termasuk Sungai Tamiang, mengalami pendangkalan yang sangat parah sehingga membutuhkan metode penanganan skala besar dan jangka panjang.
“Dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI, bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan, bisa dibenahi mulai dari muara melalui jalur laut,” ujar Sjafrie.
Menurut Sjafrie, normalisasi sungai akan dilakukan melalui dua kegiatan utama secara bersamaan.
Pertama, pendalaman sungai untuk mengembalikan kapasitas alirannya. Kedua, pengangkutan alat berat melalui jalur laut agar dapat langsung menjangkau titik-titik pekerjaan tanpa terkendala akses darat yang rusak atau terbatas.
“Nanti kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu lagi membawa alat berat, sehingga bisa langsung masuk dan membersihkan kayu-kayu serta material lain. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” katanya.
Sjafrie menambahkan, rencana tersebut telah dibahas bersama jajaran TNI dan akan dilaksanakan secara besar-besaran.
Tidak hanya Sungai Tamiang yang menjadi sasaran, tetapi juga sungai-sungai lain di Aceh seperti di wilayah Bireuen.
Bahkan, pendekatan serupa berpotensi diterapkan di daerah lain di luar Aceh yang mengalami masalah pendangkalan sungai akibat bencana.
“Kita sudah bicara dengan Wakil Panglima, dengan TNI Angkatan Darat. Ini harus kita upayakan besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi Bireuen juga harus kita kerjakan. Nanti kita lihat lagi daerah lain, misalnya di Sibolga,” ujarnya.
Pemilihan jalur laut, lanjut Sjafrie, bertujuan agar kapal pengangkut alat berat dapat langsung masuk ke muara sungai.
Dengan demikian, alat berat tidak perlu diangkut melalui jalur darat yang memakan waktu lebih lama dan biaya lebih besar.
“Dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai, sehingga kapal tidak perlu lagi membawa alat berat lewat jalur darat. Dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden,” kata Sjafrie.
Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan langsung memberikan persetujuan.
Ia menilai pendekatan itu sejalan dengan prinsip kerja cepat dan efisien yang ingin diterapkan pemerintahannya, terutama dalam situasi darurat bencana.
Selain fokus pada normalisasi sungai dan pemanfaatan lumpur, Presiden juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat internasional, selama mekanismenya jelas dan tidak melanggar aturan.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi bencana berskala besar seperti yang terjadi di Sumatera.
Langkah pemerintah membuka peluang pemanfaatan lumpur pascabencana ini pun dipandang sebagai terobosan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah.
Di tengah upaya pemulihan yang masih panjang, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat normalisasi sungai, mengurangi risiko banjir berulang, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi daerah terdampak.
Dengan kombinasi pendekatan teknis, keterlibatan TNI, dukungan swasta, dan koordinasi pusat-daerah, pemerintah optimistis penanganan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya dapat berjalan lebih efektif.
Prabowo menegaskan, kerja nyata di lapangan akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tantangan bencana alam yang semakin kompleks.
Sumber : Kompas.com
