Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengupayakan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merap Putih (KDKMP).
Kepala Diskop UKM Ahmad Masyhuri mengatakan, ketersediaan lahan menjadi kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan gerai ini.
Ia menyebut, tidak sedikit, desa/kelurahan yang belum memiliki lahan. Ada yang lahannya masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan sebagainya.
"Kendala kita di NTB mungkin sama dengan daerah lain yaitu lahan," kata Masyhuri.
Berdasarkan data yang dihimpun Diskop UKM saat ini sudah ada 199 KDKMP yang sedang membangun gerainya, jumlah ini masih sangat jauh dari total koperasi yang sudah berbadan hukum yang mencapai 1.166 KDKMP.
Padahal target Presiden Prabowo Subianto, bukan Januari 2026 ini seharusnya koperasi ini sudah memiliki gerai untuk memulai usahanya. Saat ini dari ribuan koperasi, baru 100 lebih yang sudah memiliki gerai dan aktif berjualan.
Artinya masih ada ratusan koperasi lagi yang masih mencari lahan untuk pembangunan gerai tersebut. Masyhuri menegaskan, gerai koperasi berbeda dengan kantornya tempat pengurus mengelola koperasi tersebut.
Baca juga: Curi Motor, Perempuan di Mataram Ditangkap Tim Resmob Polresta
Masyhuri mengatakan dalam beberapa rapat terkait dengan KDKMP ini, disepakati bahwa hal yang utama harus dilakukan saat ini melakukan pemetaan terkait dengan lahan pembangunan gerai.
"Dalam kesepakatan rapat, ada pemetaan yanv per desa ada tidak lahannya, kemudian kemajuan gerainya, kemarin yang masuk dalam fortal itu 400 tetapi yang sudah terbangun 199 gerai," kata Masyhuri.
Upaya yang dilakukan saat ini adalah melakukan negosiasi terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itulah sebabnya untuk saat ini dilakukan pemetaan terlebih dahulu.
Dari sisi anggaran kata Masyhuri, sudah tersedia dari pemerintah pusat tinggal mencari lahan yang pas untuk pembangunan gerai ini, agar target bulan Januari ini bisa terbangun seperti keinginan Presiden Prabowo.
(*)
