SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H Ruslan M Daud (HRD), meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pemulihan dan perbaikan Irigasi Jambo Aye yang rusak akibat banjir dan longsor akhir November lalu, sebagai langkah strategis membangkitkan kembali sektor pertanian Aceh Utara.

Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan lapangan bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, didampingi Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, pada Kamis, 1 Januari 2026.

HRD menegaskan Irigasi Jambo Aye merupakan urat nadi perekonomian masyarakat karena menjadi sumber pengairan utama bagi lahan pertanian di wilayah Aceh Utara hingga Aceh Timur.

Berdasarkan data Kementerian PU, Daerah Irigasi Jambo Aye mengairi lahan pertanian seluas 19.473 hektare di sisi kiri dan 3.028 hektare di sisi kanan yang meliputi dua kabupaten yaitu Aceh Utara dan sebagian Aceh Timur.

Baca juga: HRD dan Menteri PU Tinjau Bendungan Irigasi Pante Lhong yang Rusak Berat Diterjang Banjir

Menurut HRD, jika irigasi tidak segera diperbaiki, petani akan kesulitan bercocok tanam akibat terganggunya aliran air.

Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai persoalan ekonomi dan sosial, mulai dari menurunnya pendapatan petani hingga meningkatnya kerawanan sosial di tengah masyarakat.

“Kalau petani tidak bisa bercocok tanam karena sawah tidak dialiri air, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial. Ini bisa berujung pada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas,” tegas HRD.

Mulai normalisasi sungai

Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan Irigasi Jambo Aye saat ini telah dimulai dengan normalisasi sungai serta pembersihan material kayu yang menyumbat bendung akibat banjir.

Tahap selanjutnya akan berfokus pada perbaikan tiga bangunan sadap, pembangunan pintu air baru untuk pengaturan aliran yang lebih optimal, serta penguatan tebing sungai sebagai upaya pencegahan banjir ke depan.

HRD berharap langkah cepat Kementerian PU ini dapat memastikan ketersediaan air bagi petani, sehingga aktivitas pertanian kembali berjalan normal dan menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Aceh Utara dan sekitarnya. (adi)

Baca juga: HRD Tinjau Jalur Lintas Tengah Bireuen–Takengon, Tujuh Jembatan Kritis Mendesak Dibangun Ulang