Oleh: Bahjatul Murtasidin - Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

WARGA  dunia baru saja menutup kalender tahun 2025 dan merayakan tahun baru 2026. Mekarnya kembang api di langit berbagai kota diiringi dengan doa-doa dalam bahasa yang berbeda, tetapi tetap dengan harapan yang sama: yaitu dunia yang lebih tenang, interaksi antarnegara yang lebih waras, dan politik global yang tidak selalu berderak oleh ancaman.

Tahun baru, kata orang, adalah janji sunyi bahwa manusia masih percaya pada kemungkinan damai. Namun pagi belum sepenuhnya hangat ketika kabar dari Caracas melintas samudra. Amerika Serikat, sekali lagi, tampil dengan gestur kuasa, keras, penuh dengan keangkuhan, sepihak, dan menggetarkan—terhadap Venezuela. Dunia yang baru saja berjanji pada dirinya sendiri tentang rekonsiliasi, tiba-tiba dipaksa mengingat bahwa politik global tidaklah pernah benar-benar tidur. Ia hanyalah berganti wajah.

Di sini, harapan dan kekuasaan berpapasan. Seperti ombak yang pecah di karang, tindakan itu tidak berdiri sendiri. Ia membawa ingatan lama tentang Panama, Irak, Filipina, dan beberapa negara lainnya—tentang bagaimana hukum internasional kerap ditekuk oleh mereka yang merasa menjadi penafsir tunggal ketertiban dunia. Tahun baru pun terasa getir: apakah pergantian angka benar-benar mampu menggoyahkan kebiasaan lama imperium?

Maka tahun 2026 dibuka bukan dengan keheningan, melainkan dengan pertanyaan. Apakah dunia akan belajar berbicara dengan bahasa yang lebih setara, atau kembali mengulang monolog kekuasaan yang lama? Di antara harapan yang dinyalakan saat pergantian tahun, tindakan Amerika atas Venezuela menjadi penanda bahwa perjuangan menuju tatanan global yang adil masih panjang, dan tak akan selesai hanya dengan hitungan mundur dan letupan cahaya di langit malam. Dan dari pertanyaan itulah kegelisahan global bermula. 

Tahun baru seharusnya memberi jarak—ruang jeda untuk merenung—namun realitas geopolitik bergerak terlalu cepat untuk menunggu kesadaran kolektif tumbuh. Tindakan Amerika atas Venezuela mengalir seperti arus bawah laut: tidak selalu tampak di permukaan, tetapi kuat menyeret arah. Ia berbicara tentang energi yang tak sekadar minyak, tentang kedaulatan yang tak lagi berdiri utuh di hadapan sanksi, tekanan diplomatik, dan ancaman yang dibungkus bahasa moral.

Venezuela, seperti banyak negara di dunia Selatan, selalu saja diposisikan sebagai masalah, bukan sebagai subjek. Demokrasi dijadikan ukuran tunggal, tetapi tafsirnya elastis—mengendur ketika sekutu berbicara, mengeras ketika lawan bersuara. Dalam dunia semacam ini, hukum internasional lebih sering terdengar sebagai gema, bukan kompas. Ia disebut, tetapi jarang ditaati oleh mereka yang memiliki armada, mata uang kuat, dan
jaringan aliansi global.

Bagi Indonesia, peristiwa ini mengingatkan pada satu hal mendasar: politik luar negeri bebas aktif bukanlah slogan yang beku di buku teks. Ia adalah kerja kewaspadaan yang terus-menerus. Dunia yang bergejolak menuntut keberanian untuk tidak larut dalam arus kekuatan besar, sekaligus kecerdikan untuk menjaga kepentingan nasional—terutama di sektor energi dan sumber daya alam yang makin dipolitisasi. Di Indo-Pasifik, laut bukan hanya ruang pertemuan, tetapi juga arena kontestasi diam-diam. 

Sejarah mengajarkan bahwa intervensi jarang berakhir sebagaimana niat yang diumumkan. Irak pernah dijanjikan demokrasi, Panama pernah diklaim demi stabilitas, Filipina pernah dibingkai sebagai misi peradaban. Yang tersisa justru luka panjang, ketergantungan baru, dan tatanan yang timpang. Venezuela hari ini berada di persimpangan yang sama: antara kedaulatan yang dipertahankan dan tekanan global yang menuntut tunduk.

Di awal 2026 ini, dunia seperti berdiri di ambang pilihan. Melanjutkan kebiasaan lama—politik kekuasaan yang keras dan sepihak—atau merintis percakapan baru yang lebih setara, lebih mendengar, dan lebih manusiawi. Harapan tahun baru tidak akan berarti apa-apa jika kekuatan terus menjadi bahasa utama hubungan antarnegara. Mungkin inilah tugas zaman kita: menjaga ingatan agar tidak mudah silau oleh retorika, dan merawat harapan agar tidak padam oleh dominasi.

Di antara denting tahun baru dan dentum geopolitik, dunia masih punya kesempatan untuk memilih arah. Pertanyaannya, siapa yang bersedia lebih dahulu menahan tangan, dan mulai membuka ruang dialog—bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai sesama penghuni planet yang rapuh ini.

Jika dunia memilih diam, maka diam itu sendiri akan menjadi bagian dari kekerasan. Sebab dalam politik global, keheningan sering kali memberi ruang bagi yang paling kuat untuk menulis sejarahnya sendiri. Venezuela hanyalah satu nama di antara banyak negeri yang pernah dan akan diuji oleh logika kekuasaan semacam ini.

Tahun berganti, tetapi pola tetap berulang: krisis diumumkan, legitimasi dibangun, lalu tindakan diambil atas nama “kepentingan bersama” yang jarang disepakati bersama. Yang berubah hanyalah narasinya. Dahulu kolonialisme datang dengan kapal dan senapan, kini ia hadir melalui sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan bahasa teknokratis tentang stabilitas pasar. Kekuasaan tidak lagi selalu berwajah kasar; ia sering tampil rapi, berjas, dan fasih berbicara tentang demokrasi. Namun, dampaknya tetap sama: penderitaan sipil, ekonomi yang lumpuh, dan kedaulatan yang tergerus perlahan.

Di titik inilah Indonesia—dan negara-negara dunia Selatan lainnya—perlu membaca zaman dengan jernih. Ketergantungan pada energi, investasi, dan pasar global membuat kedaulatan makin berlapis dan rentan. Apa yang terjadi di Venezuela hari ini bisa menjadi pelajaran esok hari di tempat lain. Bahwa sumber daya alam bukan sekadar berkah, tetapi juga magnet konflik. Bahwa posisi strategis bukan hanya peluang, melainkan juga undangan bagi campur tangan.

Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas Selatan–Selatan, bukan sekadar romantisme Konferensi Asia Afrika, tetapi sebagai strategi nyata menghadapi dunia yang semakin transaksional. Diplomasi harus kembali menemukan keberanian moralnya: mengatakan tidak pada intervensi sepihak, dan mengatakan ya pada dialog yang setara. Tanpa itu, politik bebas aktif akan tereduksi menjadi sikap netral yang pasif.

Harapan tahun baru tidak lahir dari pidato para pemimpin dunia, melainkan dari kesadaran kolektif bahwa perdamaian bukan produk sampingan kekuasaan, melainkan hasil kerja panjang keadilan. Dunia tidak kekurangan aturan; yang langka adalah kemauan untuk tunduk pada aturan yang sama.

Maka di awal tahun ini, ketika gema kembang api telah lama padam, dunia dihadapkan pada kenyataan yang telanjang: tatanan global masih rapuh dan mudah dibajak oleh kepentingan segelintir. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia menginginkan damai, tetapi apakah dunia bersedia membayar harga politik untuk mewujudkannya? Dan di antara Caracas, Washington, hingga Jakarta, jawaban atas pertanyaan itu sedang—dan akan terus—dipertaruhkan.

Barangkali justru di titik inilah tahun 2026 diuji maknanya. Bukan pada perayaan, bukan pada resolusi yang ditulis rapi, melainkan pada keberanian dunia untuk berhenti mengulang naluri lama. Sebab setiap tindakan sepihak selalu meninggalkan residu: ketidakpercayaan, dendam sejarah, dan rasa bahwa hukum internasional hanyalah dekorasi bagi yang lemah.

Amerika, dengan seluruh bobot sejarah dan pengaruhnya, tentu tidak bergerak tanpa kalkulasi. Venezuela pun bukan aktor tanpa masalah. Namun, relasi global tidak semestinya dibangun di atas logika menghukum tanpa mendengar, menekan tanpa merawat, atau mengatur tanpa persetujuan. Ketika satu negara merasa berhak menjadi hakim sekaligus algojo, maka tatanan dunia perlahan kehilangan roh kolektifnya.

Bagi Indonesia, ini adalah pengingat sunyi namun tajam. Di tengah pusaran Indo-Pasifik, di antara jalur energi, laut strategis, dan kepentingan kekuatan besar, kedaulatan bukan sesuatu yang diwariskan—ia harus dinegosiasikan, dijaga, dan dipertahankan setiap hari. Politik luar negeri yang bermartabat menuntut lebih dari sekadar keseimbangan; ia menuntut sikap, etika, dan keberpihakan pada prinsip.

Dunia boleh terbelah oleh kepentingan, tetapi harapan tidak harus ikut terfragmentasi. Harapan adalah satu-satunya bahasa yang masih bisa menyatukan manusia lintas batas. Namun, ia hanya bermakna jika diiringi keberanian untuk menolak dominasi, dan kesediaan untuk membangun dunia yang tidak selalu ditentukan oleh yang paling kuat.

Tahun 2026 baru saja dimulai. Sejarahnya belum ditulis sepenuhnya. Di antara ketegangan Amerika–Venezuela, kegelisahan Global South, dan sikap negara-negara seperti Indonesia, dunia sedang memilih arah—perlahan, nyaris tak terdengar, tetapi menentukan.

Apakah kita akan kembali pada dunia lama yang keras dan hierarkis, atau berani membayangkan tatanan baru yang lebih setara dan manusiawi? Di sanalah tahun baru menemukan maknanya. Bukan pada pergantian angka, melainkan pada pilihan-pilihan politik yang kita ambil ketika kekuasaan kembali mengetuk pintu nurani global. Dan ketika kekuasaan mengetuk nurani global itu, sering kali jawabannya datang terlambat. Dunia terlalu sibuk menimbang untung-rugi, terlalu hati-hati menjaga aliansi, hingga lupa bahwa setiap keputusan geopolitik selalu berjejak pada kehidupan manusia yang nyata.

Di Caracas, krisis bukanlah istilah analitis; ia hadir sebagai antrean panjang, listrik yang padam, dan masa depan yang ditunda. Di Washington, ia mungkin hanya angka, grafik, dan strategi. Di situlah jarak moral terbentang. Kekuasaan bekerja dari ketinggian, sementara dampaknya jatuh ke ruang-ruang paling sunyi.

Tahun baru, yang semestinya menjadi simbol permulaan, justru memperlihatkan betapa sulitnya dunia melepaskan diri dari kebiasaan lama: mengatur tanpa merasakan, memutuskan tanpa menanggung akibat. Namun sejarah tidak pernah sepenuhnya gelap. Selalu ada momen ketika negara-negara memilih jalan yang lebih sunyi tetapi bermartabat—jalan dialog, mediasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Jalan ini memang tidak heroik, tidak dramatis, dan jarang menjadi tajuk utama. Tetapi justru di sanalah perdamaian menemukan bentuknya yang paling tahan lama.

Indonesia, dengan pengalaman panjang sebagai bangsa pascakolonial, memahami bahwa kedaulatan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan. Maka sikap terhadap Venezuela—dan terhadap setiap krisis global seharusnya lahir dari empati historis itu. Bahwa dunia yang adil tidak dibangun dengan mempermalukan yang lemah, melainkan dengan memperbaiki struktur yang membuat ketimpangan terus berulang.

Awal 2026 ini mengajarkan satu hal sederhana namun mendasar: harapan tanpa keberanian politik hanyalah ilusi. Dunia tidak kekurangan niat baik, tetapi sering kehabisan konsistensi. Selama standar ganda masih dipelihara, selama kekuatan masih dianggap pembenar, konflik akan terus berganti nama dan lokasi. Dan mungkin, di tengah semua kegaduhan itu, tugas kita bukan sekadar memilih kubu, melainkan menjaga akal sehat global tetap menyala. Mengingatkan bahwa hubungan antarnegara seharusnya berangkat dari kesetaraan, bukan kecurigaan permanen. Bahwa perdamaian tidak lahir dari tekanan, tetapi dari pengakuan.

Tahun 2026 masih muda. Ia belum sepenuhnya ditentukan oleh krisis ini. Tetapi cara dunia merespons Amerika dan Venezuela hari ini akan menjadi penanda arah: apakah kita benar-benar melangkah ke masa depan, atau sekadar mengulang masa lalu dengan bahasa yang lebih halus. (*)