TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pembangunan kompleks Sekolah Rakyat (SR) di Kulon Progo resmi dimulai awal tahun 2026 ini. Kompleks yang memanfaatkan lahan di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah ini diperkirakan mampu menampung lebih dari 1.000 pelajar.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis DIY, Haryo Satriyawan mengatakan pembangunan SR di Kulon Progo sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.

"DIY khususnya Kulon Progo terpilih menjadi salah satu dari 104 lokasi pembangunan SR tahap II di seluruh Indonesia," kata Haryo memberikan keterangannya pada Jumat (09/01/2026).

Pembangunannya dijadwalkan berlangsung selama 220 hari kerja, terhitung mulai 22 Desember 2025 hingga ditargetkan rampung pada 19 Juli 2026. Sebanyak 420 tenaga ahli dilibatkan dalam pembangunannya.

SR di Lendah berdiri di lahan seluas 7,1 hektare (ha) dengan daya tampung sebanyak 1.080 pelajar untuk 3 jenjang yaitu SD, SMP, dan SMA. Lahan yang digunakan merupakan Tanah Kasultanan Yogyakarta (Sultan Ground) di mana izinnya sudah diberikan.

Haryo mengatakan sebanyak 275 pelajar dari SR Rintisan Tahap I akan dipindahkan ke SR di Lendah. SR Rintisan berada di 2 lokasi yaitu Sonosewu, Bantul dan Purwomartani, Sleman.

"Kami akan memastikan seluruh sarana dan prasarana akan dibangun dalam satu fase pengerjaan yang intensif guna mengejar target operasional," ujarnya.

Selama pembangunan berlangsung, Haryo mengatakan kawasan sekitar lokasi akan terdampak dengan keberadaan kendaraan berat. Terutama pada akses jalan desa yang biasa digunakan oleh warga sekitar.

Ia mengatakan kondisi tersebut tak bisa dihindari, meski nantinya akan mengganggu aktivitas warga. Itu sebabnya sosialisasi terkait proyek pembangunan dilakukan hari ini di Balai Kalurahan Gulurejo.

"Dukungan penuh dari warga setempat sangat diperlukan selama masa pembangunan SR," jelas Haryo.

Adapun pelajar yang bisa masuk ke SR berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Mereka setidaknya masuk dalam kelompok desil 1 dan 2 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kebijakan teknis mengenai pengisian SDM (Sumber Daya Manusia) seperti wali asuh dan guru masih ditunggu dari Kemensos," kata Ernawati.

Ia mengatakan program SR bisa meningkatkan kualitas pendidikan warga miskin secara signifikan. Rantai kemiskinan dalam keluarga pun bisa terputus dengan bekal pendidikan yang dimiliki, sehingga derajat sosial hingga ekonomi mereka terangkat.(alx)