TRIBUN-TIMUR.COM - Nelayan di Kabupaten Bone mengeluhkan persyaratan agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Meski program ini dinilai membantu, sebagian nelayan menilai ketentuan jaminan masih menjadi kendala utama dalam mengakses pembiayaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Amirat Amir, menyatakan pihaknya aktif memfasilitasi nelayan agar memahami akses pembiayaan, termasuk KUR.

Namun, dinas tidak berada pada posisi memaksa nelayan mengambil kredit.

Menurut Amirat, Dinas Perikanan kerap menggelar kegiatan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan perbankan, salah satunya BRI.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai manfaat KUR dan program perlindungan sosial.

Baca juga: KUR Rp1 Triliun di Bulukumba Bantu Petani, Nelayan hingga UMKM

“Kami rajin membuat program atau acara yang menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan dan bank seperti BRI. Di situ mereka memberikan pengarahan tentang manfaat KUR,” ujarnya, Jumat (9/1).

Ia menegaskan, keputusan untuk mengajukan KUR sepenuhnya berada di tangan nelayan. Dinas Perikanan hanya berperan sebagai fasilitator bagi nelayan yang berminat.

“Kami tidak memaksa. Kami hanya memfasilitasi. Kalau nelayannya berminat, silakan lanjut sendiri,” katanya.

Selain pembiayaan, Amirat menyoroti pentingnya perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.

Program tersebut dinilai memberi manfaat bagi keluarga nelayan.

Salah satu manfaatnya adalah jaminan pendidikan bagi anak nelayan apabila orang tuanya meninggal dunia saat melaut.

“Kalau orang tuanya meninggal pas melaut, anaknya bisa dijamin pendidikannya sampai kuliah kalau ikut sebagai member,” jelasnya.

Sementara itu, seorang pengguna KUR dari Bank BRI yang meminta identitasnya dirahasiakan, AN, mengakui KUR sangat membantu pelaku usaha kecil.

Ia menilai konsep pembiayaan KUR sudah sangat baik. “Kalau sistemnya, KUR itu nomor satu. Sangat membantu,” ujar AN.

Namun, mengaku masih menghadapi kendala saat mengajukan KUR, khususnya terkait persyaratan agunan.

Saat mengajukan pembiayaan sebesar Rp100 juta, ia diwajibkan menyertakan sertifikat tanah sebagai jaminan.

“Ambil KUR 100 juta tapi harus ada agunan, kayak sertifikat tanah,” katanya.

Menurutnya, persyaratan jaminan juga masih diminta untuk pengajuan dengan nominal lebih kecil.

Ia menyebut pengajuan KUR Rp35 juta tetap disyaratkan agunan.

“Ada juga ambil Rp35 juta tapi tetap harus ada angunannya. Harusnya tidak usah ada,” keluhnya.

Ia berharap ke depan proses pengajuan KUR dapat dipermudah, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan.

“Masyarakat kecil seharusnya bisa mengakses KUR tanpa agunan, biar betul-betul dipermudah,” jelasnya.

Penyaluran KUR

Penyaluran KUR di Sulsel masih didominasi sejumlah daerah dengan aktivitas ekonomi rakyat yang kuat.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mencatat, lima daerah menyalurkan KUR di atas Rp1 triliun. Kabupaten Bone menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi di Sulsel.

Nilai kredit tersalurkan mencapai Rp1,738 triliun. Kota Makassar berada di posisi kedua dengan realisasi Rp1,647 triliun.

Gowa menempati peringkat ketiga dengan nilai Rp1,274 triliun. Selanjutnya Wajo Rp1,128 triliun dan Bulukumba Rp1,039 triliun.

Tingginya penyaluran KUR di Bone sejalan dengan besarnya jumlah penduduk dan struktur tenaga kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Bone mencapai 820.510 jiwa atau 8,73 persen dari total penduduk Sulsel.

BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja di Bone mencapai 390.870 jiwa pada 2024. Sebanyak 291.619 jiwa di antaranya bekerja di sektor pertanian.

Kondisi ini mendorong tingginya kebutuhan pembiayaan usaha melalui skema KUR. Sementara itu, Makassar menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan.

Jumlah penduduknya tercatat sekitar 1,47 juta jiwa atau 15,68 persen dari total penduduk Sulsel.

Aktivitas perdagangan dan jasa menjadi penopang utama penyaluran KUR di ibu kota provinsi tersebut.

Di luar lima besar, sejumlah daerah lain mencatat penyaluran KUR di bawah Rp1 triliun. Pinrang menyalurkan KUR Rp861 miliar, disusul Luwu Utara Rp742 miliar, Luwu Timur Rp728 miliar, dan Kabupaten Luwu Rp721 miliar.

Adapun daerah dengan penyaluran KUR terendah sepanjang 2025 adalah Kepulauan Selayar. Nilai KUR yang tersalurkan di wilayah kepulauan tersebut tercatat Rp132 miliar.

Secara keseluruhan, penyaluran KUR 2025 di Sulsel masih terkonsentrasi di daerah dengan jumlah penduduk besar serta sektor usaha produktif, khususnya pertanian, perdagangan, dan jasa.

KUR Mandiri

KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu opsi pembiayaan yang banyak diminati pelaku UMKM untuk menambah modal usaha dengan bunga rendah.

Program KUR yang disalurkan Bank Mandiri ini menawarkan proses pengajuan yang relatif mudah dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen per tahun.

Melalui skema tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon pinjaman yang beragam, mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan usaha masing-masing.

Berdasarkan informasi resmi Bank Mandiri, hingga saat ini belum terdapat perubahan pada tabel pinjaman KUR Mandiri untuk tahun 2026.

Angsuran KUR Mandiri 2026 ditetapkan dengan skema bunga flat 6 persen per tahun dan pilihan tenor mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, khusus untuk plafon tertentu.

Untuk pinjaman Rp10 juta, cicilan per bulan berkisar Rp860 ribu untuk tenor 12 bulan, Rp443 ribu untuk tenor 24 bulan, dan Rp304 ribu untuk tenor 36 bulan.

Sementara pinjaman Rp25 juta memiliki cicilan sekitar Rp2,15 juta per bulan untuk tenor 12 bulan, Rp1,10 juta untuk tenor 24 bulan, dan Rp760 ribu untuk tenor 36 bulan.

Adapun pinjaman Rp50 juta dikenakan cicilan Rp4,30 juta per bulan untuk tenor 12 bulan, Rp2,21 juta untuk tenor 24 bulan, dan Rp1,52 juta untuk tenor 36 bulan.

Pada plafon Rp100 juta, cicilan tercatat sebesar Rp8,60 juta per bulan untuk tenor 12 bulan, Rp4,43 juta untuk tenor 24 bulan, dan Rp3,04 juta untuk tenor 36 bulan.

Sementara untuk pinjaman di atas Rp100 juta, Bank Mandiri menyediakan pilihan tenor hingga 60 bulan.

Sebagai contoh, pinjaman Rp200 juta memiliki cicilan Rp17,21 juta per bulan untuk tenor 12 bulan dan sekitar Rp3,86 juta per bulan untuk tenor 60 bulan.

Sedangkan pinjaman Rp500 juta dikenakan cicilan sekitar Rp43,03 juta per bulan untuk tenor 12 bulan dan Rp9,66 juta per bulan untuk tenor 60 bulan.

Bank Mandiri menegaskan bahwa besaran cicilan tersebut bersifat simulasi dan dapat mengalami penyesuaian sesuai tenor yang dipilih serta kebijakan terbaru dari pihak bank.

Untuk mengajukan KUR Mandiri 2026, calon debitur wajib menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain e-KTP, Kartu Keluarga, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha.

Khusus pinjaman di atas Rp50 juta, pemohon diwajibkan memiliki NPWP. Sementara untuk plafon di atas Rp100 juta, pemohon juga harus melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pengajuan KUR Mandiri 2026 dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri terdekat.

Selain itu, calon debitur juga dapat menghubungi Mandiri Call 14000 untuk memperoleh informasi awal.

Program KUR Mandiri 2026 berlaku hingga akhir tahun atau sampai kuota nasional terpenuhi.

Pelaku UMKM disarankan mengajukan permohonan lebih awal agar tidak kehabisan kuota.

Realisasi KUR

Realisasi KUR di Sulsel hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp16,83 triliun. KUR menyasar 283.989 debitur.

KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Data Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, penyaluran KUR tertinggi di Kabupaten Bone.

Nilainya tembus Rp1,7 triliun. Disusul Makassar Rp1,6 triliun dan Gowa Rp1,2 triliun.  

Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin mengatakan penyaluran KUR di Sulsel masih didominasi segmen mikro.

“Ini menunjukkan KUR efektif sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM,” kata Muchlasin, Kamis (8/1).

Nilai KUR Mikro mencapai Rp13,18 triliun atau 78,28 persen, dengan jumlah debitur 262.941 orang.

Selanjutnya, KUR Kecil Rp3,33 triliun, Supply Rumah Rp210 miliar, Demand Rumah Rp53 miliar.

Kemudian KUR Khusus (KUA) Rp37 miliar, Super Mikro Rp16 miliar, dan KUR TKI Rp2 miliar.

Dari sektor ekonomi, penyaluran KUR terbesar mengalir ke sektor pertanian Rp8,45 triliun atau 50,26 persen.

Disusul sektor perdagangan Rp5,11 triliun atau 30,40 persen, serta jasa kemasyarakatan sebesar Rp1,123 triliun atau 6,68 persen.

KUR Toraja

Penyaluran KUR 2025 di Bank Sulselbar Cabang Makale, Kabupaten Tana Toraja, mencapai Rp12,4 miliar.

Angka ini melampaui jatah awal yang ditetapkan Rp11,6 miliar. Hingga akhir Desember 2025, tercatat 131 nasabah penerima KUR.

“Jatah KUR tahun 2025 untuk Cabang Tana Toraja sebesar Rp11,6 miliar, namun realisasi penyaluran mencapai Rp12,4 miliar atau melebihi dari kuota yang diberikan,” kata Kepala Bank Sulselbar Cabang Tana Toraja, Jufri di kantornya, Jl Pongtiku, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Tana Toraja, Kamis (8/1).

Untuk KUR usaha mikro atau usaha kecil, debitur tidak diwajibkan menyerahkan jaminan fisik. Plafon pinjaman maksimal untuk usaha mikro mencapai Rp100 juta.

Untuk usaha dengan skala lebih besar, debitur dapat mengajukan KUR hingga maksimal Rp500 juta.

Namun, untuk kategori ini diwajibkan melampirkan jaminan berupa sertifikat perusahaan atau sertifikat usaha individu.

Debitur yang mengajukan KUR untuk pertama kali dikenakan bunga 6 persen. Untuk pengambilan kedua, naik menjadi 7 persen dan selanjutnya bertambah satu persen pada setiap pengajuan berikutnya.