TRIBUNNEWS.COM - Demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Iran disebut menewaskan lebih dari 100 petugas keamanan.
Dikutip dari Al Jazeera, data itu disampaikan media pemerintah Iran dalam aksi protes terkait krisis ekonomi.
Televisi pemerintah pada Minggu mengatakan 30 anggota polisi dan aparat keamanan tewas di Provinsi Isfahan, serta enam lainnya di Kermanshah, Iran barat, dalam kerusuhan terbaru.
Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran menyatakan seorang stafnya meninggal dunia akibat serangan terhadap salah satu gedung bantuan di Gorgan, ibu kota Provinsi Golestan.
Media pemerintah juga melaporkan sebuah masjid dibakar di Mashhad, Iran timur, pada Sabtu malam.
Angka korban tersebut dilaporkan ketika otoritas Iran meningkatkan upaya untuk meredam protes terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat ribuan orang turun ke jalan memprotes melonjaknya biaya hidup dan inflasi.
Dikutip dari hindustantimes.com, menurut Human Rights Activists News Agency (HRNA) yang berbasis di Amerika Serikat, jumlah korban tewas dalam tindakan penindakan terhadap demonstrasi nasional di Iran melonjak pada Minggu menjadi sedikitnya 538 orang.
Sementara itu lebih dari 10.600 orang telah ditahan.
Dari data tersebut, jumlah korban tewas dari unsur demonstran atau sipil mencapai 490 orang.
Dengan akses internet di Iran terputus dan jaringan telepon diputus, pemantauan demonstrasi dari luar negeri menjadi semakin sulit.
Baca juga: Iran Pasang Status Siaga Perang, Siap Gelar Serangan Balasan Jika AS Menyerang
Kementerian Dalam Negeri menyebut “kerusuhan” tersebut berangsur mereda, sementara jaksa agung memperingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan dapat menghadapi hukuman mati.
Pada Sabtu, Ali Larijani, pejabat tinggi keamanan, menuduh sebagian demonstran telah “membunuh orang atau membakar orang, yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan ISIS”, merujuk pada kelompok bersenjata ISIL.
Hassan Ahmadian, akademisi Universitas Teheran, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa demonstrasi yang dimulai dua pekan lalu berubah menjadi kekerasan pada Kamis, menyebutnya sebagai “salah satu hari paling menakutkan di Iran, termasuk di Teheran”.
“Dalam dua hari terakhir, kami melihat peristiwa-peristiwa itu menyusut karena, tentu saja, terjadi bentrokan dan konfrontasi dengan mereka yang menggunakan kekerasan,” ujarnya.
“Orang-orang juga mulai menjauh dari aktivitas kekerasan semacam itu,” tambahnya.
“Mayoritas warga Iran tidak puas dengan kondisi ekonomi di Iran, tetapi mayoritas juga tidak menyukai kekerasan,” kata Ahmadian.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan Iran berada “dalam masalah besar” seiring meluasnya gelombang protes anti-pemerintah di berbagai kota.
Trump menegaskan Washington memantau situasi tersebut dengan sangat cermat.
Ia memperingatkan Teheran agar tidak menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran, dilansir Anadolu.
“Iran sedang dalam masalah besar. Tampaknya rakyat Iran mulai menguasai kota-kota yang beberapa minggu lalu tidak terpikirkan,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Ia menambahkan pemerintah AS terus mengikuti perkembangan di lapangan secara intensif.
Trump juga mengulang peringatannya kepada otoritas Iran.
“Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang mereka lakukan di masa lalu, kami akan ikut campur,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan keterlibatan AS tidak akan mencakup pengerahan pasukan darat, melainkan langkah-langkah yang dapat “menghantam mereka dengan sangat keras di titik yang paling menyakitkan”.
Di sisi lain, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan terhadap demonstran.
Dalam pernyataan bersama, mereka mendesak pemerintah Iran melindungi hak warga untuk berekspresi dan berkumpul secara damai.
Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat prihatin atas jatuhnya korban jiwa.
Ia menegaskan bahwa setiap pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak dasar warganya.
Gelombang demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak protes 2022–2023 menyusul kematian Mahsa Amini, dan kini dipandang sebagai ujian serius terhadap stabilitas politik serta legitimasi Republik Islam Iran.
(Tribunnews.com/Gilang P, Andari)
